Pelaksanaan hukuman mati terhadap para gembong narkoba di Indonesia telah melalui semua tahapan hukum yang berlaku di Indonesia.
Namun, pemerintahan Belanda dan Brazil menyampaikan protes dan bahkan memanggil Dubes mereka karena warga kedua negara tersebut juga yang termasuk dihukum mati.
Komite Utang Kerhomatan Belanda (Kommitee Nederlandse Ereschulden/Comitte of Dutch Honorary Debts), Batara R. Hutagalung, berang dengan sikap Brazil dan Belanda tersebut. Karena dia menolak secara tegas semua bentuk campur tangan asing di republik Indonesia, apalagi Belanda.
Menurut Batara, pemerintahan Joko Widodo harus berani membuka lembaran hitam sejarah kolonialisme dan perdagangan budak yang dilakukan Belanda selama ratusan tahun bahkan setelah Indonesia resmi berdiri. Sebut saja, kasus Westerling Sulawesi, Rawagede dan di daerah pulau Jawa lainnya.
"Belanda melakukan kejahatan dengan membantai jutaan manusia tanpa proses hukum. Padahal itu lebih merendahkan martabat manusia," tegas Batara saat jumpa pers di Gedung Juang, Menteng, Jakarta, Rabu (4/2).
Menurut Batara, KUKB tidak mau berdebat soal sah atau tidaknya hukuman mati. Tapi pemerintah Jokowi juga perlu ingatkan Belanda, hukuman mati yang saat ini diterapkan di Indonesia merupakan warisan Belanda.
"Belanda mengidap amnesia sejarah. Dia sudah lama merendahkan martabat manusia, tanpa mau melakukan ganti rugi ataupun pengakuan terhadap bangsa Indonesia," kata Batara.
Sebagaimana diketahui, Menteri Luar Negeri Belanda Bert Koenders menegaskan hukuman mati merendahkan martabat manusia. Menurut Batara Pemerintah Jokowi jangan takut dengan ancaman itu.
"Putusan mati pengadilan harus dihormati. Kalau Jokowi lembek ya dia tunduk dengan Belanda dan sudah merendahkan martabat bangsa," demikian Batara.
[zul]
