Berita

Politik

Survei Koperasi: Budi Gunawan Tak Pantas Jadi Kapolri

SENIN, 02 FEBRUARI 2015 | 12:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komjen Budi Gunawan dinilai tidak pantas menjadi Kapolri karena sudah dinyatakan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara untuk menghentikan ketegangan antara Polri dan KPK, Presiden Joko Widodo dinilainya sebaiknya turun tangan.

Demikian antara lain hasil survei yang dilakukan Komunitas Peduli Demokrasi dan Anti-Korupsi (Koperasi) terhadap lebih dari 175 anggota masyarakat dan mahasiswa Indonesia di Brisbane, Queensland, Australia.

Hasil survei itu diumumkan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Australia Faisal Rizal di University of Queensland (UQISA), hari Sabtu kemarin (31/1).


Sebanyak 82 persen responden mengatakan Presiden Jokowi harus segera turun tangan secara langsung guna menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.

Dari survei itu juga terlihat bahwa 83 persen responden meyakini adanya upaya pelemahan secara sistematis terhadap KPK oleh oknum-oknum tertentu.

Sementara 72 persen responden mengatakan Presiden seharusnya membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri dan segera mencari calon penggantinya.

Karena pencalonan BG sebagai Kapolri adalah akar dari konflik KPK dan Polri, Presiden seyogianya segera membatalkan pencalonannya dan mengganti dengan nama calon Kapolri lain yang bersih dan berintegritas,” ujar Faizal.

Presiden harus memastikan agenda pemberantasan korupsi dapat terus berjalan dengan baik”, sambungnya. [dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

UPDATE

PDIP Duga Ada Pengerahan Komcad Saat Pengamanan Demo Mahasiswa, Ini Penjelasannya

Senin, 15 Juni 2026 | 08:19

Bursa Asia Hijau Sambut Kesepakatan Damai AS-Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 08:12

Harga Minyak Dunia Rontok Usai Trump Umumkan Kesepakatan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:54

Harga Logam Mulia Melonjak, Emas Mendekati Rekor Baru

Senin, 15 Juni 2026 | 07:42

AS dan Iran Bakal Teken Perjanjian Damai di Swiss Jumat Ini

Senin, 15 Juni 2026 | 07:26

Pemerintah Dorong Susu Hadir Setiap Hari dalam Program MBG

Senin, 15 Juni 2026 | 07:15

Trump Klaim Amankan Kesepakatan Damai Terbesar dengan Iran

Senin, 15 Juni 2026 | 07:00

Pengelolaan Blok Andaman Diusulkan Pakai Skema Hybrid

Senin, 15 Juni 2026 | 06:50

Dokter Tifa Dukung Prabowo Pimpin RI Tanpa Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 06:27

Suap di Bea Cukai Sangat Mengerikan, Bukti Negeri Ini Semakin Busuk oleh Koruptor

Senin, 15 Juni 2026 | 06:23

Selengkapnya