Presiden Joko Widodo didukung oleh sejumlah partai politik pada Pemilihan Presiden 2014 kemarin.
Karena itu wajar, apabila pendukungnya tersebut berusaha mempengaruhi Jokowi dalam mengambil keputusan, termasuk penentuan calon Kapolri.
"Wajar bila penguasa partai politik seperti Megawati, Surya Paloh termasuk Jusuf Kalla mempengaruhi Jokowi agar memilih Kapolri sesuai dengan keinginan mereka. Wajar saja karena mereka ingin berkuasa penuh mengendalikan Presiden Joko Widodo," tegas Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada pers (Kamis, 29/1).
Meski begitu, sambung Dahnil, semua terpulang kepada Jokowi. Apakah dia takluk atau berani tegas menolak intervensi para pendukungnya tersebut.
"Dalam konteks masalah perselisihan KPK-Polri, Jokowi sama sekali tidak berani tegas bersikap sesuai dengan kehendak rakyat yang menginginkan Polri bersih dan komitmen agenda pemberantasan korupsi tetap berjalan dengan baik melalui penguatan KPK," ungkap aktivis antikorupsi yang terlibat aktif dalam gerakan "Save KPK" ini'.
Apalagi saran yang disampaikan Tim 9 sudah jelas dan tegas. Salah satunya, jangan lantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena sudah tersangkut kasus hukum.
Menurutnya, bila Jokowi tetap tidak berani bersikap tegas dan terang seperti yang disarankan Tim 9, masalah utama konflik KPK-Polri ini sesungguhnya ada pada dirinya sendiri.
Artinya, Jokowi yang memulai kekeruhan suasana politik dan hukum saat ini, tapi tidak mampu menyelesaikan. "Berhenti mencari pembenaran bahwa Jokowi diintervensi oligarki partai politik," tegasnya.
Meski begitu, Dahnil masih menunggu sikap Jokowi. "Kita tunggu sikap tegas dan terang Jokowi," demikian Dahnil, yang juga inisiator "Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi".
[zul]
