Berita

Komjen Budi Gunawan

Pengacara Komjen BG: Tim Independen Semestinya Tanya Dulu Klien Kami

KAMIS, 29 JANUARI 2015 | 08:07 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kubu Komjen Budi Gunawan mempertanyakan dasar hukum Tim Independen mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo.

Salah satu dari lima rekomendasi tersebut adalah menyarankan Presiden tidak melantik Komjen BG sebagai Kapolri karena tersangkut kasus hukum. (Baca: Inilah 5 Poin Usulan Tim Independen ke Jokowi)

"Surat pengangkatan Tim Independen saja belum keluar, masak tiba-tiba sudah keluarkan rekomendasi," jelas pengacara Komjen BG, Razman Arif Nasution, kepada Kantor Berita RMOL pagi ini (Kamis, 29/1).

Tak hanya itu, Razman juga menilai Tim Independen yang dipimpin Ahmad Syafii Maarif itu buru-buru mengeluarkan rekomendasi. "Baru dipanggil sehari, sudah keluarkan rekomendasi," ungkapnya.

Sebelum mengeluarkan rekomendasi, dia menambahkan, mestinya Tim Independen melakukan investigasi terkait kasus yang membelit Komjen BG, termasuk persoalan yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto.

"Investigasi dulu dong ke KPK. Datangi langsung BW (Bambang Widjojanto), tanya apakah (penetapannya sebagai tersangka) sudah memenuhi KUHAP atau tidak. Datangi juga BG (Budi Gunawan), tanya langsung sudah terpenuhi tidak. Tanya mana rekening anda yang dikatakan wajar itu. Tanya juga BW, anda diperlakukan seperti apa," beber Razman.

Dia menjelaskan, sesuai KUHAP penetapan seseorang sebagai tersangka itu harus didahului adanya seseorang yang diduga melanggar hukum. Kemudian mencari bukti awal, lalu pemeriksaan saksi-saksi. Kalau ditemukan dua alat bukti kuat dan meyakinkan, baru seseorang ditetapkan sebagai tersangka.

"Tanya, jalan nggak prosedur itu kepada Pak BG. Periksa juga dokumen-dokumennya. Tim Independen harus investigasi, minimal administrasi. Kita siap memberikan fakta-faktanya," ungkap Razman.

Karena tidak melakukan sebagaimana mestinya, dia menambahkan, Tim Independen bekerja seperti LSM.  "Tim Independen hanya berdasarkan opini yang dipublikkan," tandas Rasman. [zul]

Populer

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

Mantan Kepala Bakamla Angkat Bicara soal Polemik Coast Guard

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:41

UPDATE

BI Salurkan Insentif Likuiditas Rp256,5 Triliun untuk Perbankan hingga Oktober 2024

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:44

Menteri AHY Resmikan Spartan Command Center

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:32

Menanti Perubahan Lewat Kabinet Kolaboratif Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:19

Lakukan Ekspansi Bisnis Petrosea Alokasikan Belanja Modal 400 juta Dolar AS

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:04

Jokowi Minta Maaf dan Pamit

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:58

IMF: China Tidak Bisa Lagi Andalkan Ekspor untuk Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:50

Prabowo-Gibran Harus Manfaatkan Bonus Demografi untuk Sejahterakan Rakyat

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:33

Harga Emas Antam Naik Gila-gilaan, Capai Rekor Tertinggi Lagi

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:21

Kemenag Minta Hari Santri Tidak Jadi Momen Seremoni Belaka

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 10:13

Soal Kehadiran Budi Gunawan di Acara Pembekalan Calon Menteri Prabowo, Ini Penjelasan PDIP

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:54

Selengkapnya