Berita

PT Pertamina (Persero)

Bisnis

Pemerintah Perlu Edukasi Masyarakat Agar Beralih dari Premium ke Pertamax

Butuh Kilang Baru Agar Impor Minyak Tak Dicuri Mafia & Birokrat
SENIN, 26 JANUARI 2015 | 09:29 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

PT Pertamina (Persero) mengaku melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) karena produksi minyak dalam negeri masih jauh dari harapan. Mestinya, Pertamina bisa mem­produksi BBM sendiri dengan segera membangun kilang baru.
 
Vice President Strategic Plan­ning Business Development and Operation Risk-Refining Pertamina Achmad Fathoni Mahmud membandingkan In­donesia dengan Vietnam.

Menurutnya, Indonesia masih bisa bersaing dan mandiri dalam menyuplai kebutuhan BBM. Pasal­nya, Vietnam menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang cukup bergantung dengan negara lain da­lam memenuhi kebutuhan BBM.


Vietnam lebih parah dari Indonesia. Dia impor BBM lebih banyak dari kita. Untuk sekarang begitu. Hal ini bisa berubah jika kita tidak lakukan apa-apa,” tegas Fathoni di Jakarta, Jumat (23/1).

Namun, khusus negara-negara tetangga seperti Thailand, Malay­sia dan Australia, diakui Fathoni Indonesia masih cukup tertinggal dalam memenuhi kebutuhan BBM secara mandiri. Sebab, Indonesia hanya mampu memproduksi ke­butuhan BBM bagi masyarakat sebesar 48 persen.

BBM ini terdiri dari mi­gas, diesel, kerosine dan hanya memasok 48 persen dari total kebutuhan. Sisanya ini diperoleh melalui impor,” ungkapnya.

Dikatakan, persentase itu ber­dasarkan survei statistik di 2013. Bila tidak dilakukan tindakan dalam memperbesar porsi peran domestik dalam menyuplai kebutuhan BBM, persentase itu akan terus menurun.

Ini tantangan, prediksi di ta­hun 2025 semua akan tergantung impor. Peran domestik untuk menyuplai BBM ke masyarakat hanya 38 persen, sisanya impor. Negara kita rawan ketahanan energi nasional,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Center for Energy and Strategic Resources Prima Mulyasari Agustini men­gatakan, pemerintah harus men­gurangi impor premium (bensin) setelah adanya peralihan peng­gunakan premium ke pertamax.

Tren pengalihan konsumsi BBM jenis premium ke pertamax harus disikapi oleh pemerintah dengan cara mengurangi impor premium. Pasalnya, pengalihan konsumsi itu menandakan ada keinginan masyarakat untuk mendapatkan BBM yang lebih berkualitas.

Dengan mengurangi impor premium, berarti pemerintah mengarahkan masyarakat un­tuk mengonsumsi bahan bakar yang lebih berkualitas serta ikut mendidik masyarakat untuk kurang mengkonsumsi BBM yang merusak lingkungan,” jelas Prima.

Kendati begitu, pemerintah tetap harus membangun kilang-kilang baru untuk memproduksi pertamax setelah ada kecend­erungan keinginan pasar tentang bahan bakar yang lebih baik dan ramah lingkungan.

Jika kilang baru terbangun, untuk konsumsi di dalam negeri selanjutnya tidak mesti disuplai oleh BBM dari luar. Atau, kita membeli minyak mentah dari luar dan mengolahnya di dalam negeri dengan menggunakan kilang sendiri,” tuturnya.

Direktur Eksekutif Pusaka Trisak­ti Fahmi Habsyi meminta pemerin­tah memindahkan dana APBN ke program percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Logika yang harus dibangun saat ini adalah mengurangi im­por BBM yang dinikmati mafia minyak dan birokrat korup,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintahan saat ini tidak perlu menengok ke belakang dengan menyalahkan kebijakan pemerintahan sebel­umnya yang membiarkan impor BBM jalan terus. Itu alasan klasik,” cetus Fahmi.  ***

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya