Berbagai kendala dan kekurangan dalam sektor pertaÂnian akan menjadi penghambat target swasembada pangan. NaÂmun, pembangunan infrastrukÂtur akan menjadi kunci keberÂhasilan swasembada.
"Menteri Pertanian harus fokus pada pembangunan infrastruktur pertanian dan memangkas biaya-biaya tinggi yang dikeluarkan petani yang menyebabkan keÂsulitan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Institute for DemocÂracy and Public Policy Taufan Hunneman.
Menurut Taufan, pemerÂintah juga bisa melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mencapai swasembada seperti memÂproduksi pupuk dan benih serta permodalan.
Dia juga mengingatkan pemerintah soal masih banyak berkeliarannya mafia di sekÂtor bisnis dan pendistribusian hasil pertanian.
"Banyak mafia di sektor pertanian dari mafia gula yang sering kali mempermainkan harga dan mafia yang menguaÂsai jalur distribusi pangan," ungkap Taufan.
Menteri Desa, Daerah TertÂinggal dan Transmigrasi MarÂwan Jafar mengatakan, Desa Mandiri berbasis pertanian, menjadi salah satu prioritas program pemerintah ke deÂpan. Hal ini mengingat target pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
Pemberdayaan Desa Mandiri berbasis pertanian, imbuh MarÂwan, akan menerapkan pola pertanian terpadu. Misalnya, denÂgan memperbanyak penggunaan pupuk organik yang nantinya akan dibuat atau diproduksi oleh masyarakat desa.
Selain bisa memangkas ketergantungan terhadap puÂpuk pabrik, imbuh Marwan, dengan memproduksi kompos yang digunakan untuk usaha pertanian maka akan banyak keuntungan yang didapat.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, keÂmenteriannya menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) demi memperlancar program swasembada pangan, teruÂtama beras. Hal itu dilakukan mengingat swasembada pangan perlu dukungan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi.
Menurut Amran, indikator keberhasilan swasembada panÂgan terlihat dengan tidak adanya impor beras atau substitusi impor, meski dalam WTO (World Trade Organization) masih dimungÂkinkan adanya ruang impor. Untuk itu, pihaknya akan menÂdorong ekspor beras sehingga neraca perdagangan beras IndoÂnesia menjadi surplus. ***
