Sejumlah elemen masyarakat Papua yang terdiri dari gubernur, Majelis Rakyat dan anggota DPR asal dapil Papua menolak keras rencana pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur. Mereka tidak mau dikadali lagi.
Tokoh Papua, Lukas Enembe mengatakan, selama ini rakyat Papua miskin dan tertinggal akibat kekayaan alamnya terus dikeruk PT. Freeport dan dibawa ke luar negeri, khususnya Amerika Serikat.
"Pendiri bangsa ini telah berjanji agar bumi, air, dan kekayaan alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, kemandirian dan keseimbangan ekonomi nasional. Namun masyarakat Papua tidak merasakannya," tegas Lukas yang didampingi oleh Ketua Ketua MPRP, Ketua DPRP, Ketua Adat, dan Tony Wardoyo dari FPDIP DPR di gedung DPR, Jumat (23/1).
Parahnya, beber Lukas Enembe, eksploitasi kekayaan alam Papua telah berlangsung sejak tahun 1967 dan selama itu kontribusi Freeport McMoran sangat rendah dalam kapasitas fiskal daerah. Demikian pula orang asli di sekitar kawasan penambangan mengalami ketersisihan. Di samping rusaknya aliran sungai dan kawasan berburu.
"Jadi, kami mendesak Freeport Indonesia dan Freeport McMoran Inc untuk taat dan patuh dengan platform dasar ekonomi Indonesia, yang wajib melakukan hilirisasi pengolahan tambang di Indonesia, dan melarang bahan mentah yang tidak bernilai tambah bagi Indonesia, khususnya untuk tanah Papua," ujar Lukas Enembe.
Karena itu, tegas Lukas Enembe, rakyat Papua menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua.
Pihaknya menilai selama hampir 50 tahun Freeport hanya mengekspor bahan mentah dan tidak memiliki itikad baik untuk membangun integrasi industri pengolaan di tanah tanah Papua.
"Alasan ketidakadaan infrastruktur di Papua sangat tidak beralasan, karena selama ini Freeport tidak memiliki komitmen yang serius dan setengah hati untuk membangun rakyat Papua," ujarnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah pusat agar wajib mengikutsertakan rakyat Papua, khususnya Pemda Papua, DPRD, dan MRP dalam proses renegosiasi PT. Freeport Indonesia sehingga terwujud jalan tengah atau
win-win solution bagi semuanya.
Untuk mewujudkan integrasi industri smelter di wilayah Papua tersebut, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat menerbitkan paket kebijakan khusus untuk Papua yang berisi kemudahan investasi, insentif fiskal dan non fiskal, akses permodalan, terobosan peraturan kementerian yang menghambat, dan dukungan infrastruktur dasar dari kementerian-kementerian dalam APBN dan dukungan BUMN teknis terkait,
"Kami meminta dukungan sosial politik dari DPR RI dan DPD RI agar mengawal para kementerian teknis dan Freeport Indonesia di dalam mewujudkan integrasi industri smelter di tanah Papua. Itu bagian dari realisasi dari janji para pendiri bangsa agar bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Papua dalam wadah NKRI," kata Lukas Enembe.
[wid]
