Berita

ilustrasi

Anggota Komisi I DPR: Penarikan Dubes Biasa dalam Dinamika Hubungan Internasional

SELASA, 20 JANUARI 2015 | 04:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Protes dari pemerintah Belanda dan Brazil terkait hukuman mati yang diterapkan untuk warga mereka di Indonesia adalah hal biasa dan wajar dalam dinamika hubungan internasional.  

"Saya kira bukan hanya Indonesia, beberapa negara lain juga ada yang terapkan hukuman mati, seperti untuk narkoba dan korupsi. Contohlah China misalnya," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, Senin (19/01).

Brazil dan Belanda menarik dubes mereka dari Indonesia terkait hukuman mati yang dijalani Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) dan Ang Kim Soei (Belanda) Minggu dini hari kemarin. Bahkan, Australia melobi pemerintah RI untuk membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati.

Menurut Zainuddin Presiden Jokowi harus memiliki pendirian kuat atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Apalagi, kebijakan hukuman mati tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Karena permasalahan narkoba ini adalah masalah serius dan masa depan generasi bangsa. Dengan sikap politik dalam negeri yang tegas, lanjut Zainuddin, RI tidak akan dipandang remeh dan sebelah mata lagi, bukan hanya oleh negara lain, tapi juga bandar narkoba dunia," ungkapnya.

Ketua DPP PKS itu lalu mencontohkan, pada Orde Lama, Presiden Soekarno beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang revolusioner, berani dan dipandang kontroversial oleh negara lain. Tapi justru dengan kepastian dan ketegasan sikap itu, bukan hanya Soekarno disegani di pergaulan dunia, tapi juga Indonesia cukup diperhitungkan oleh negara lain.

"Jadi soal kebijakan hukuman mati ini terkait dengan kedaulatan dan martabat bangsa. Jalankan terus. Jangan terlalu dihiraukan pemanggilan dubes mereka. Saya baca di Brazil juga banyak yang setuju dengan hukuman ini. Hubungan bilateral RI dengan mereka juga tidak akan terganggu hanya karena ini. Tetap baik-baik saja. mereka juga pastinya masih bergantung kepada Indonesia," ucapnya.

Menurut Zainuddin, negara yang menarik dubesnya dari RI justru seharusnya memaklumi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum mereka. [zul]

Populer

Lolos OTT, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Gugat Praperadilan Lawan KPK

Jumat, 11 Oktober 2024 | 17:23

PDIP Bisa Dapat 3 Menteri tapi Terhalang Chemistry Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 01:53

Prabowo Sudah Kalkulasi Chemistry PDIP dengan Gibran

Rabu, 09 Oktober 2024 | 02:35

Bakamla Jangan Lagi Gunakan Identitas Coast Guard

Rabu, 09 Oktober 2024 | 06:46

CEO Coinbase Umumkan Pernikahan, Netizen Seret Nama Raline Shah yang Pernah jadi Istrinya

Kamis, 10 Oktober 2024 | 09:37

Indonesia Vs Bahrain Imbang 2-2, Kepemimpinan Wasit Menuai Kontroversi

Jumat, 11 Oktober 2024 | 00:59

Mantan Kepala Bakamla Angkat Bicara soal Polemik Coast Guard

Selasa, 15 Oktober 2024 | 12:41

UPDATE

Panggung Rakyat di Sudirman Mulai Gelar Dangdutan

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:52

Dosen UIN Sutha Bedah Keseimbangan Masalah Gender Guru PAUD dan TK

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:27

Dubes Mesir Apresiasi Budi Daya Udang Vaname di Sulteng

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:14

Spanduk Terima Kasih Jokowi dan Selamat Bekerja Prabowo-Gibran Hiasi Jalanan Jakarta

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:14

Besok Pelantikan Presiden, Menhub Minta KRL Tidak Berhenti di Manggarai

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 21:06

Buka Tutup Jalan Diberlakukan Saat Iring-iringan Presiden dan Wapres Menuju Istana

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:58

IMM-Markija Gelar Program Dahlan Global Leaders

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:57

MPR: Alhamdulillah Anies dan Ganjar Hadir di Pelantikan Prabowo-Gibran

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:40

Ketua MPR Minta Maaf Pelantikan Prabowo-Gibran bakal Bikin Macet

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:35

PN Jaktim Kabulkan Gugatan Supplier CPO atas Sengkarut Agribisnis Astra

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 20:34

Selengkapnya