Berita

ilustrasi

Anggota Komisi I DPR: Penarikan Dubes Biasa dalam Dinamika Hubungan Internasional

SELASA, 20 JANUARI 2015 | 04:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Protes dari pemerintah Belanda dan Brazil terkait hukuman mati yang diterapkan untuk warga mereka di Indonesia adalah hal biasa dan wajar dalam dinamika hubungan internasional.  

"Saya kira bukan hanya Indonesia, beberapa negara lain juga ada yang terapkan hukuman mati, seperti untuk narkoba dan korupsi. Contohlah China misalnya," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, Senin (19/01).

Brazil dan Belanda menarik dubes mereka dari Indonesia terkait hukuman mati yang dijalani Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) dan Ang Kim Soei (Belanda) Minggu dini hari kemarin. Bahkan, Australia melobi pemerintah RI untuk membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati.


Menurut Zainuddin Presiden Jokowi harus memiliki pendirian kuat atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Apalagi, kebijakan hukuman mati tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Karena permasalahan narkoba ini adalah masalah serius dan masa depan generasi bangsa. Dengan sikap politik dalam negeri yang tegas, lanjut Zainuddin, RI tidak akan dipandang remeh dan sebelah mata lagi, bukan hanya oleh negara lain, tapi juga bandar narkoba dunia," ungkapnya.

Ketua DPP PKS itu lalu mencontohkan, pada Orde Lama, Presiden Soekarno beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang revolusioner, berani dan dipandang kontroversial oleh negara lain. Tapi justru dengan kepastian dan ketegasan sikap itu, bukan hanya Soekarno disegani di pergaulan dunia, tapi juga Indonesia cukup diperhitungkan oleh negara lain.

"Jadi soal kebijakan hukuman mati ini terkait dengan kedaulatan dan martabat bangsa. Jalankan terus. Jangan terlalu dihiraukan pemanggilan dubes mereka. Saya baca di Brazil juga banyak yang setuju dengan hukuman ini. Hubungan bilateral RI dengan mereka juga tidak akan terganggu hanya karena ini. Tetap baik-baik saja. mereka juga pastinya masih bergantung kepada Indonesia," ucapnya.

Menurut Zainuddin, negara yang menarik dubesnya dari RI justru seharusnya memaklumi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum mereka. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya