Berita

ilustrasi

Anggota Komisi I DPR: Penarikan Dubes Biasa dalam Dinamika Hubungan Internasional

SELASA, 20 JANUARI 2015 | 04:48 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Protes dari pemerintah Belanda dan Brazil terkait hukuman mati yang diterapkan untuk warga mereka di Indonesia adalah hal biasa dan wajar dalam dinamika hubungan internasional.  

"Saya kira bukan hanya Indonesia, beberapa negara lain juga ada yang terapkan hukuman mati, seperti untuk narkoba dan korupsi. Contohlah China misalnya," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Zainuddin, Senin (19/01).

Brazil dan Belanda menarik dubes mereka dari Indonesia terkait hukuman mati yang dijalani Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) dan Ang Kim Soei (Belanda) Minggu dini hari kemarin. Bahkan, Australia melobi pemerintah RI untuk membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati.


Menurut Zainuddin Presiden Jokowi harus memiliki pendirian kuat atas setiap kebijakan yang dikeluarkan. Apalagi, kebijakan hukuman mati tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat Indonesia.

"Karena permasalahan narkoba ini adalah masalah serius dan masa depan generasi bangsa. Dengan sikap politik dalam negeri yang tegas, lanjut Zainuddin, RI tidak akan dipandang remeh dan sebelah mata lagi, bukan hanya oleh negara lain, tapi juga bandar narkoba dunia," ungkapnya.

Ketua DPP PKS itu lalu mencontohkan, pada Orde Lama, Presiden Soekarno beberapa kali mengeluarkan kebijakan yang revolusioner, berani dan dipandang kontroversial oleh negara lain. Tapi justru dengan kepastian dan ketegasan sikap itu, bukan hanya Soekarno disegani di pergaulan dunia, tapi juga Indonesia cukup diperhitungkan oleh negara lain.

"Jadi soal kebijakan hukuman mati ini terkait dengan kedaulatan dan martabat bangsa. Jalankan terus. Jangan terlalu dihiraukan pemanggilan dubes mereka. Saya baca di Brazil juga banyak yang setuju dengan hukuman ini. Hubungan bilateral RI dengan mereka juga tidak akan terganggu hanya karena ini. Tetap baik-baik saja. mereka juga pastinya masih bergantung kepada Indonesia," ucapnya.

Menurut Zainuddin, negara yang menarik dubesnya dari RI justru seharusnya memaklumi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana Indonesia juga menghormati hukum mereka. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya