Mantan Presiden SBY mendengar sejumlah isu, mungkin juga "provokasi" yang bisa memecah belah, termasuk antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo di tengah situasi politik Tanah Air yang sedang menghangat terkait pro kontra calon Kapolri.
Diisukan bahwa yang tengah dilakukan sekarang ini adalah pembersihan "orang-orang SBY", baik di jajaran TNI, Polri maupun aparatur Pemerintahan. "Saya terhenyak (mendengar isu tersebut, red)," aku SBY lewat tulisannya "POLRI KITA" yang dimuat di akun Facebooknya (Senin, 19/1).
Dia menjelaskan, kalau yang dianggap orang-orang SBY itu adalah yang ada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yang sesungguhnya adalah posisi politik (
political appointee), masih masuk akal. Tetapi, kalau para perwira TNI dan Polri profesional, atau para eselon satu jajaran pemerintahan yang statusnya adalah abdi negara itu diistilahkan sebagai "orang-orang SBY", menjadi tidak masuk akal.
Menurutnya, alangkah malangnya setiap pejabat tinggi yang bertugas di era pemeintahannya karena harus segera diganti alias dibersihkan, dengan alasan dianggap sebagai orang-orang SBY.
"Apa salah dan dosa mereka? Pengangkatan para pejabat di jajaran TNI & Polri ada mekanismenya. Pengangkatan eselon satu juga demikian. Tidak pernah saya menunjuk nama bagi posisi-posisi Sekjen, Irjen, Dirjen, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, dan para Pimpinan BUMN," bebernya.
Mereka semua diusulkan oleh para atasannya, bisa Menteri, Panglima TNI atau Kapolri. Kemudian khusus eselon satu kementerian dan LPNK dibahas oleh Tim Penilai Akhir yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Setelah dilakukan pembahasan dan penilaian yang cermat, dilaporkan kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
"Selama ini, 95 % saya setujui. Yang 5 %, sering saya minta dibahas kembali jika ada informasi yang negatif. Setelah jelas segala sesuatunya, segera saya putuskan. Sebagian lolos, sebagian mesti dilakukan penggantian. Itulah sistem dan aturan yang dulu saya anut dan jalankan-transparan dan akuntabel," urai Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini.
Meski begitu, dia tidak yakin Presiden Jokowi punya pikiran dan kehendak untuk melakukan pembersihan semacam itu. Kalau hal itu terjadi, bagaimana pula nanti jika Presiden baru pengganti Jokowi juga melakukan "pembersihan" yang sama.
"Namun, Presiden Jokowi memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan memberhentikan seseorang sesuai dengan urgensi dan kebutuhannya. Beliau yang akan menggunakan. Beliau tentu ingin sukses memimpin kita semua 5 tahun mendatang ini. Tentu semuanya dilakukan sesuai dengan norma, aturan dan etika yang berlaku," tandasnya.
[zul]
