Berita

ILUSTRASI

HUKUMAN MATI

Komisioner Komnas HAM: Sikap Belanda dan Brazil Berlebihan

SELASA, 20 JANUARI 2015 | 01:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Sikap pemerintah Brazil dan Belanda protes atas hukuman mati yang dilaksanakan penegak hukum Indonesia terhadap masing-masing warganya harus dihormati. Meski dinilai berlebihan karena kedua negara tersebut sampai menarik duta besarnya.

"Itu adalah bentuk pembelaan negara mereka terhadap warga negaranya meskipun warga negaranya mereka itu bersalah. Hanya kita menyayangkan atas reaksi yang berlebihan itu," jelas Komisioner Komnas HAM, Maneger Nasution, (Senin, 19/1).

Marco Archer Cardoso Moreira (Brazil) dan Ang Kim Soei (Belanda) dihukum mati Minggu dini hari kemarin karena terkait kasus narkoba, bersama empat terpidana lainnya.


Menurut Maneger, ini adalah ujian terhadap diplomasi luar negeri pemerintah saat ini.

"Kita menghimbau agar negara-negara lain untuk juga menghargai kedaulatan hukum Indonesia. Kita mendukung dan mendorong Presiden Jokowi untuk tetap konsisten memuliakan kedaulatan bangsa sesuai Trisaktinya Bung Karno," tandasnya.

Karena itu, dia menjelaskan, saat ini momentum yang tepat bagi Presiden Jokowi untuk menjelaskan tiga hal ke dunia internasional.

Pertama, Indonesia dalam darurat narkoba. Karena itu, peredaran narkoba harus diperangi bersama untuk keselamatan bangsa. Kedua, hukuman mati adalah hukum positif di Indonesia dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Ketiga, dalam penegakan hukum, di samping tidak boleh diskriminatif dengan terpidana mati lainnya, juga sebagai kedaulatan hukum Indonesia. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya