Megawati Diminta Berhenti Ngobok-obok Polri

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri patut disyukuri walaupun masih menyimpan teka-teki.

Setidaknya, Jokowi berjanji akan menunggu proses hukum sebelum melantik atau tidak melantik mantan ajudan Megawati Soekarnoputri ini.

"Kalau tidak ditunda, tidak masuk akal sehat bagaimana mungkin seorangan pimpinan lembaga penanggung jawab penegakan hukum menangani berbagai kasus kriminal pemberantasan korupsi sementara dirinya seorang koruptor," ujar mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rachmawati Soekarnoputri.

"Keteladanan macam apa yang akanditunjukkan Kapolri yang terlibat kasus korupsi baik kepada bawahannya maupun kepada masyarakat," kata dia lagi.

Rachma juga mengatakan, bahwa polemik di terkait jabatan Kapolri ini tidak lepas dari campur tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dia menambahkan, ini adalah kali kedua Mega mengobok-obok institusi Polri.

Sebelumnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, dimana Mega yang ketika itu adalah wakil presiden memaksakan S. Bimantoro menjadi Kapolri, sementata Presiden Gus Dur sudah memutuskan Chaeruddin Ismail.

"Tragis  dan ironis serta sangat tidak pantas karena ambisi pribadi dan haus kekuasaan semata sampai mengorbankan institusi Polri. Mega harus berhenti mengobok-obok Polri," demikian Rachma. [dem]