Partai Nasdem menegaskan, Presiden Joko Widodo untuk segera melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman.
"Kalau (Presiden) tidak melantik, menzalimi itu namanya. Harusnya dilantik. Bahwa ada persoalan tersangka, itu soal lain," tegas anggota Komisi III DPR dari Fraksi Nasdem, Patrice Rio Capella, kepada kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Jumat, 16/1).
Pasalnya, Komjen Budi Gunawan saat ini sudah dipermalukan setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka, karakternya dihancurkan, dan kesempatan untuk menjadi Tribrata 1 tidak diberikan. "Itu kejam namanya," tegas Sekjen DPP Partai Nasdem ini.
Dia mengingatkan, semua tahapan pencalonan Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri sudah dilakukan. Mulai dari namanya diusulkan Kompolnas ke Presiden lalu diproses di Komisi III DPR dan disahkan di Rapat Paripurna. "Dan sepenuhnya mendapat dukungan dari 9 fraksi. Jadi saat ini tinggal pelantikan," tegasnya.
Pasalnya, dia menambahkan, Kepala Lemdikpol tersebut ditetapkan sebagai tersangka ketika proses
fit and proper test sedang berjalan. Berbeda misalnya, kalau sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya.
"Kalau tidak dilantik, berarti Kompolnas salah, Presiden salah, dan DPR salah. Yang benar hanya KPK. Apakah KPK selamanya benar, kan tidak juga," tegasnya.
Makanya, proses politik harus tetap jalan. "Ini dalam kondisi
extra ordinary. Karena tersangka, (saat) menjadi
fit and proper test. Bukan jauh-jauh hari. Jadi (Presiden) harus berani ambil keputusan," tegasnya.
Berarti Indonesia akan punya Kapolri seorang tersangka? "Itu kalau kita lihat kesimpulannya. Lihat juga dong prosesnya. Ini bukan tersangka biasa. Ada unsur-unsur lainnya. Sulit untuk tidak mengatakan, ada politisasi," tegasnya.
[zul]
