Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan petang tadi. Ical, sapaannya, datang untuk memberi masukan mengenai rancangan APBN Perubahan 2015 dan kisruh Golkar.
Ical tiba di Istana pukul 4.45 sore dengan menunggangi Alphard hitam. Tidak banyak yang diungkapkan Ical saat datang. "Banyak yang akan dibicarakan," sambil bergegas masuk komplek Istana.
Satu jam berselang, Ical keluar. Kepada wartawan, dia mengaku dalam pertemuan ada dua hal yang dibicarakan. Yaitu mengenai APBN Perubahan 2015 dan mengenai kondisi Golkar. Namun, yang lebih banyak dibahas adalah soal APBN Perubahan.
"Saya memberikan masukan-masukan mengenai rancangan APBN-Perubahan 2015 yang disampaikan ke pemerintah. Bagaimana kita dapat selesaikan dalam kurun waktu satu bulan sebelum DPR reses," ucapnya.
Kata Ical, Golkar siap membantu Jokowi menggolkan APBN Perubahan itu. Fraksi Golkar di DPR siap mulai membahas rancangan APBN Perubahan itu pada 15 Februari nanti.
APBN Perubahan ini, lanjutnya, sangat penting bagi pemerintahan Jokowi. Karena APBN Perubahan ini yang akan menjadi dasar hukum pemerintahan Jokowi dalam menambah anggaran baik di bidang infrastruktur, perlindungan sosial, kesehatan, dan juga pendidikan.
Ical berpesan, dalam penyusunan rancangan APBN Perubahan nanti, Presiden Jokowi tidak hanya berfokus dalam pertumbuhan ekonomi. Presiden harus juga memerhatikan aspek pemerataan pertumbuhan dan pembangunan bagi semua masyarakat. Makanya, dia meminta Jokowi untuk melanjutkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ical bersyukur Presiden menyambut baik usulannya. "Presiden mengatakan, PNPM dan KUR akan dilanjutkan," ucapnya.
Soal Golkar, Ical melaporkan ke Jokowi bahwa perundingan antara pihaknya dengan kubu Agung Laksono terus berjalan. Tapi, mereka juga memilih jalur hukum dengan menyampaikan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Alasannya, dia sudah melakukan negosiasi di luar pengadilan tapi belum berhasil. Jalur melalui Mahkamah Partai juga tidak bisa ditempuh karena lembaganya tidak bisa berfungsi.
Dalam pembicaraan itu, Ical juga meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan Menkumham Yasonna H Laoly agar mempertegas penyataannya bahwa, selama pemerintah belum mengesahkan Munas Bali atau Munas Ancol, pimpinan Golkar yang sah adalah Munas Pekanbaru 2009. Penegasan itu dituangkan dalam surat secara tertulis.
[zul]
