Komjen BG Tersangka, Jokowi jangan Salah Pilih Calon Kapolri lagi

Hasil riset Institute for Transformation Studies (Intrans) tahun 2014 sudah menunjukkan bahwa Komjen Budi Gunawan tidak memenuhi kriteria untuk jadi Kapolri. Hal ini terkait besarnya tanggungjawab Kapolri menyokong Nawacita Pemerintahan Jokowi.

"Sutarman sudah cukup baik mengawal kepolisian dan bukan BG orang yang tepat melanjutkannya," jelas Direktur Intrans, Saiful Haq, saat dihubungi (Selasa, 13/1).

Makanya sangar wajar publik bereaksi keras ketika mantan ajudan Megawati saat menjabat Wakil Presiden dan Presiden itu diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Apalagi, seleksi calon Kapolri itu tidak melibatkan KPK dan PPATK. Semakin menambah aroma bahwa tekanan Megawati Soekarnoputri terhadap Jokowi sangat kuat.

"Kini KPK sudah memberikan tanda bahaya. Jokowi harus memilih Kapolri yang benar-benar bersih, mengingat pewujudan Nawacita Jokowi membutuhkan sosok yang bersih dan pekerja keras. Dan itu bukan Budi Gunawan," tegasnya.

Karena itu, dia mengapresiasi KPK yang telah bertindak berani dan cepat dalam menetapkan Kepala Lemdikpol itu sebagai tersangka. Karena tak bisa dibayangkan kalau lembaga penegakan hukum dipimpin orang bermasalah. Meski memang, Kepolisian sudah terlalu lama dalam catatan buruk.

"Sebagai warga negara biasa, saya kagum kepada KPK. Mereka telah membuktikan integritas yang tinggi dalam menjegal orang-orang yang tidak bersih untuk menjabat posisi publik," ungkapnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan Direktur Maarif Institute, Fajar Riza Ul Haq. Menurutnya, penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, merupakan pesan kuat untuk para pejabat dan elit politik agar tidak sekali-kali bermain api dengan korupsi.

"Untuk kesekian kalinya KPK berhasil menjawab suara-suara publik agar institusi penting seperti Kepolisian tidak kecolongan. Saya pikir langkah KPK ini sudah dipertimbangkan dengan matang, demi pemberantasan korupsi kelas kakap dan kewibawaan institusi Polri sendiri," tegasnya.

Karena itu, dia menambahkan, langkah KPK tersebut harus didukung Kepolisian. "Yang bikin adem, Mabes Polri sudah nyatakan sikap untuk hormati proses hukumnya. Ini contoh agar institusi hukum menghormati proses hukum," demikian intelektual muda Muhammadiyah ini. [zul]