. Negara-negara di berbagai belahan dunia, khususnya negara-negara anggota Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF), perlu terus meningkatkan saling kepercayaan satu sama lain.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, dalam pidato pernyataan sikap Indonesia dalam Sidang Perdana APPF ke-23 terkait dengan situasi politik dan keamanan di kawasan dan dunia internasional. Pidato ini disampaikan di Ruang Sidang Utama Majelis Nasional Ekuador di Quito, Ekuador (Senin, 12/1).
Secara umum, lanjut Fadli Zon, kondisi politik dan keamanan di Asia Pasifik relatif stabil. Namun demikian, dialog konstruktif antar-negara harus terus dibangun, dan juga harus pula dipastikan dilaog-dialog dimanfaatkan untuk kesejahteraan semua warga di negara yang tergabung dalam keanggotan APPF.
Posisi Indonesia, lanjut Fadli, selalu mendukung setiap program APPF sebagai bagian dari diskusi dan dialog multi-jalur untuk meningkatkan kesalingpahaman, kepercayaan dan toleransi.
"Saya percaya, tidak ada konflik yang bisa diselasikan tanpa dialog," tegas Fadli, yang disambut tepuk tangan dari delegasi parlemen.
Dalam kesempatan ini, Fadli Zon juga menyampaikan resolusi usulan Inonesia. Pertama mendukung perdamaian Timur Tengah yang diantaranya juga mendukung pembentukan negara Palestina yang berdaulat, serta mengajak negara-negara anggota APPF untuk terus menolak pendudukan Israel di Palestina karena bertentangan dengan hak asasi manusia dan hukum internasional.
Kedua, mengajak negara-negara APPF untuk terus mempromosikan dialog dan jalan damai dalam menyelesaikan masalah-masalah di kawasan, terutama dalam menyelesaikan masalah klaim teritori di Laut Tiongkok Selatan. Ketiga, menyerukan kepada negara-negara anggota APPF untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran.
Keempat, mengajak negara-negara anggota APPF untuk membentuk jaringan parlemen anti-korupsi dan meningkatkan kerja sama yang bertujuan untuk memfasilitasi instrument bilateral dan multilateral. Kelima, mengajak negara-negara anggota APPF untuk meningkatkan kerja sama parlemen dan kerja sama internasional dalam memberantas perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang.
Keenam, menyerukan kepada negara-negara anggota APPF untuk membentuk UU yang melindungi warga negara, terutama anak-anak di bawah umur, dari kejahatan cyber. Ketujuh, membuat cetak biru konektifitas ekonomi yang diadopsi dalam pertemuan ke-22 APEC di Beijing Tingkok.
Kedelapan, mengajak negara-negara anggota APPF untuk meningkatkan kerja sama dalam perlindungan benda-benda purbakala.
[ysa]
