Joko Widodo melanggar janjinya lagi. Presiden RI tersebut kembali tidak meminta pertimbangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri yang akan diserahkan ke DPR untuk menjalani fit and proper test.
Sebelumnya, Jokowi juga melangkahi kedua lembaga penegak hukum tersebut saat mengangkat Jaksa Agung HM Prasetyo.
Padahal, Jokowi semasa kampanye mengusung program 'Nawacita' (sembilan cita-cita), yaitu berkomitmen akan memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang profesional, berintegritas dan bersih.
"Faktanya, Jokowi tidak menjalani proses penjaringan itu melalui KPK dan PPATK," tegas aktivis ICW, Emerson Yuntho, dalam jumpa pers Minggu kemarin (11/1) di Warung Daun, Jakarta bersama Koalisi Masyarakat Sipil.
Dalam jumpa pers itu, mereka melakukan aksi tutup mata menggunakan kain warna hitam bertuliskan 'Kapolri' sebagai simbol Presiden tutup mata dalam menentukan Tribrata 1.
Eson, sapaannya, curiga Presiden sengaja tak melibatkan KPK-PPATK karena kuatir jagoannya tersebut tidak lolos. Karena itu, mereka menyerukan seluruh warga Indonesia untuk menolak keputusan Jokowi tersebut.
Terang saja, informasi dari mantan Kepala PPATK Yunus Husein bahwa nama Budi Gunawan pernah diusulkan menjadi menteri. Tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, Kepala Lemdikol tersebut mendapat rapor merah alias tidak lulus.
Makanya dia heran kenapa Jokowi masih mencalonkan Budi Gunawan. "Bukankah hal ini akan mengurangi kepercayaan masy pd Presiden/Pem & POLRI," jelas Yunus Husein lewat akun Twitternya tadi malam.
Karena itu, muncul dugaan bahwa penunjukan Budi Gunawan ini sebenarnya bukan berasal dari Presiden Jokowi. Tapi masukan dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, yang selama ini dikenal dekat dengan Budi Gunawan. "Akhirnya Budi Gunawan jadi Kapolri. Ini bukan kemauan Jokowi, tapi paksaan Megawati," kicau Ulin Yusron, aktivis yang juga pendukung Jokowi saat kampanye dulu.
[zul]
