Penunjukan Agus Riswanto sebagai Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) disambut baik banyak pegiat hukum. Koordinator Masyarakat Perantau Asal Babel Anti Korupsi Pejabat Babel (MABBAK), Ronald Puturuhu berharap, Kajati baru tidak buta mata hati seperti Kajati sebelum-sebelumnya dalam membongkar berbagai kasus pelanggaran hukum di Babel.
"Terutama terkait dugaan tindak pidana pencurian dan penyeludupan timah," kata Ronald dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Minggu (11/1).
Guna mendorong terciptanya sinergi aparat hukum di Babel, pihaknya mempersiapkan suatu program untuk melahirkan skema yang diharapkan bisa mengeliminir terjadinya kejahatan dalam pertambangan timah.
"Sebab Babel adalah wilayah yang paling kaya kandungan timah," ungkap dia.
Ronald menjelaskan bahwa skema itu harus menyertakan masyarakat Babel, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Babel agar tidak terjadi lagi pencurian-pencurian yang diduga sudah diekspor ke luar negeri sehingga merugikan negara sampai ratusan triliun pertahun seperti sepuluh tahun terakhir ini.
"Bulan ini kami akan mendekatkan diri ke seluruh elemen pemerintahan di provinsi Babel. Karena itu, kami menuntut agar Kajati Babel yang baru harus di kawal agar pencurian timah ilegal tidak lagi terjadi," ungkapnya.
Untuk itu pihaknya mendorong Kajati segera memulai langkah-langkahnya untuk melakukan koordinasi terhadap institusi Kepolisian.
"Jangan menunggu-nunggu lagi," tandasnya.
Agus Prasetyo yang dilantik oleh Jaksa Agung H.M Prasetyo pada Rabu 7 Januari 2015 lalu mengaku salah satu langkah kedepan yang akan di pelajari adalah perkara-perkara tertunda yang menjadi perhatian masyarakat, salah satunya bila ada kasus tambang timah ilegal didaerah tersebut.
"Nantinya saya akan pelajarin dulu (kasus tambang timah ilegal yang tertunda), saya akan lihat berkasnya dulu, kasus posisinya, teknis yuridisnya terpenuhi apa belum. Jadi kan kita tidak bisa teori, pelajarin dulu batas hukumnya juga bukti-bukti yang cukup, apakah ada pelangaran tindak pidananya," kata Agus usai pelantikan.
Dia pun mengaku untuk mengusut kasus-kasus eksplorasi timah ilegal nantinya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat, kasus-kasus apa saja yang pernah di selidikin Polda setempat. Hal itu, agar berkas-berkas itu tidak bolak-balik.
"Kalau penyidik kepolisiankan kita sifatnya hanya petunjuk, apakah unsur deliknya sudah terpenuhi. Saya nga pengin ada berkas bolak balik. Jadi budayakan koordinasi secara efektif," ungkap dia.
[dem]
