Hampir di seluruh dunia, pajak adalah bagian pendapatan utama. 70 persen penerimaan negara berasal dari pajak.
Namun di Indonesia, kesadaran membayar pajak masih sangat minim. Oleh karena itu, di era pemerintahan yang baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki banyak tantangan untuk membenahinya.
ekonom dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) yang juga aktivis antikorupsi. Dahnil Azhar, merincikan tantangan Jokowi dari sisi eksternal maupun internal.
"Dari sisi eksternal, yang pertama yaitu kita punya wajib pajak yang teregistrasi sebanyak 60 juta individu namun yang baru membayar pajak hanya 23 juta individu. Sementara dari 5 juta badan usaha wajib pajak yang teregistasi, hanya 550 ribu yang bayar pajak," papar Dahnil, dalam diskusi
Front Page dengan tema "Jokowi Lawan Mafia Pajak!" yang digelar Kantor Berita Politik
di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta Pusat, siang ini (Minggu, 11/1).
Sementara dari sisi internal, tak hanya masalah pada data pajak yang belum
clear. Dahnil juga menyebut bahwa ada trio mafia pajak, yaitu pegawai pajak, pengadilan pajak, dan pengusaha selaku wajib pajak. Disebut trio mafia pajak karena modus pertama biasanya hampir semua tuntutan keberatan wajib pajak didorong oleh pegawai pajak. Kedua, setelah masuk pengadilan pajak, malah meringankan pajaknya.
"Hampir 80 persen yang masuk pengadilan pajak dikabulkan," lanjut Dahnil, yang juga ketua Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah.
Selain itu, pengadilan pajak masih jadi perdebatan, karena secara teknis berada di bawah Mahkamah Agung (MA) tetapi secara administratif di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Bahkan, Menteri Keuangan (Menkeu) bisa mengusulkan hakim pengadilan pajak.
"Ini menjadi masalah. Oleh karena itu, tiga bagian inilah yang harus dibenahi Jokowi," tandasnya.
[wid]
