Kebijakan pemerintahan Joko Widodo terhadap kapal-kapal ikan milik negara tetangga yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal dinilai sebagai pamer kekuatan yang membuat Laut China Selatan semakin menegangkan.
Penilaian itu, misalnya, disampaikan harian Bangkok Post edisi Senin pekan ini (5/1) dalam editorial yang berjudul Indonesia is Wrong atau Indonesia Salah.
Menurut harian terkemuka di Thailand itu, Laut China Selatan merupakan salah satu kawasan perairan yang selama ini dipenuhi ketegangan terkait klaim China atas Spratly Islands.
"Dan sekarang Indonesia untuk alasan yang berbeda meningkatkan ketegangan yang tidak dibutuhkan," tulis
Bangkok Post.
Harian itu menyoroti kebijakan pemerintahan Jokowi membumihanguskan kapal-kapal asing yang dianggap masuk secara ilegal.
Sejauh ini, bulan Desember lalu, Indonesia telah membakar tiga kapal Vietnam yang ditangkap sebelumnya. Dua minggu setelah itu giliran kapal dari Papua Nugini yang mendapatkan nasib serupa. Menjelang akhir tahun lima kapal Thailand dikaramkan.
Belum lagi, setiap aksi bumi hangus itu, pemerintah selalu melibatkan media dan membuatnya seperti pameran kekuatan.
"Presiden Indonesia mengklaim sekitar 5.400 kapal ikan ilegal memasuki wilayah negaranya. Secara sederhana, Indonesia tidak mampu menegakkan hukumnya sendiri dan melindungi teritorinya. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan mengingat Indonesia sebuah kepulauan yang besar memiliki 18.307 pulau," tulis harian dengan tiras 75 ribu per hari itu.
"Tetapi jawaban dari ketidakmampuan Indonesia melindungi asetnya bukanlah menerapkan hukuman yang berat kepada kapal asing yang memasuki wilayah perairannya," sambung harian itu.
Sejauh ini pemerintah Thailand dan Vietnam belum memberikan respon terhadap tindakan
outrageous atau kasar tersebut Tetapi seharunya, menurut harian itu, pemerintahan Vietnam dan Thailand harus memberikan respon.
Jakarta, masih tulis mereka, juga perlu menyadari bahwa aksi agresif yang destruktif itu tidak dapat diterima, tidak diplomatis dan terus terang sangat tidak bersahabat terhadap negara tetangga Asean.
Editorial harian yang terbit pertama kali tahun 1946 ini sudah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat Indonesia, khususnya pemerhati dan praktisi dunia politik. Sejauh ini belum ada reaksi lain yang diberikan pihak Indonesia maupun negara-negara Asean berkaitan dengan isu sensitif ini.
[dem]
