Berita

foto:net

Nusantara

Barak Tolak Militerisme di Papua

JUMAT, 09 JANUARI 2015 | 08:00 WIB | LAPORAN:

. Pemerintahan Jokowi-JK dituntut agar tidak menerapkan pendekatan militerisme di Tanah Papua.

Ketua Barisan Aksi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Freeport (Barak) Yudha mengatakan, bumi Papua dianugerahkan dengan penuh kekayaan. Hutan yang luas, laut yang indah dan tanah yang terhampar penuh dengan kandungan tambang yang tidak terhingga.

"Sayangnya, darah putra-putri Papua sejak dulu selalu menjadi tumbal dari berbagai konflik Sumber Daya Alam yang terjadi." Kata Yudha dalam pernyataan persnya di Jakarta, Jumat (9/1).


Yudha mengungkapkan, terakhir, Desember tahun lalu 3 orang tenaga keamananan dan kepolisian tewas saat berpatroli disekitar area tambang PT Freeport. Kejadian ini merupakan akibat dari pendekatan militerisme yang selalu diterapkan oleh pemerintah terdahulu.

Tentara, lanjutnya, dengan senjata lengkap layaknya di medan peperangan selalu berjaga di daerah-daerah tambang termasuk Freeport, sehingga secara sosial dan budaya membuat jarak dengan masyarakat sekitarnya.

"Pendekatan miteristik inilah yang menjadi bibit munculnya tindakan-tindakan masyarakat melakukan tindakan protes dengan cara-cara keras dalam menyelesaikan ketidak adilan yang terjadi disana." tukas Yudha. Kemarin, puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Barak melakukan aksi di depan Istana Negara.

Ia mengingatkan, angin segar dihembuskan dalam awal kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, yang menegaskan bahwa Papua harus dibangun dengan cara dialog dan saling percaya bukan dengan pendekatan militeristik.

Komitmen Presiden untuk membangun Tanah Papua dengan damai ini merupakan momentum untuk merubah semua pendekatan yang selama ini salah termasuk halnya dalam melakukan renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport.

"Jokowi harus memastikan perpanjangan Kontrak Karya PT Freeport bermanfaat bagi rakyat Papua khususnya dan Indonesia secara umum. Karena itu Barak menuntut Transparansi dan akuntabilitas dalam renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport. Selain itu, Papua dan Indonesia harus mendapatkan bagi hasil yang lebih dalam perpanjangan Kontrak Karya PT. Freeport. Membangun bukan dengan cara kekerasan, karena milterisme akan terus melahirkan kekerasan lainnya." tandas Yudha. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya