Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie menyerahkan sertifikat tanah hibah Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di ruang kerja Menteri, Kamis (8/11).
Kehadiran Gubernur didampingi Ketua DPRD Rustam Akili, Asisten Administrasi Umum Nurlan Darise serta Kakanwil Kumham Gorontalo Bambang Palasara. Dari pihak Kemenkumham sendiri turut hadir Sekjen Kemenkumham Ambeg Paramarta serta Dirjen Pemasyarakatan Handoyo Sudrajat.
Pada pertemuan tersebut turut ditandatangani nota kesepakatan bersama tentang kerja sama pembangunan lapas baru Gorontalo. Pemprov ambil bagian dalam hal penyediaan lahan seluas 8,7 Hektar di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, sementara Kemenkumham ambil bagian dalam hal pembangunan lapas.
Rusli Habibie pada kesempatan tersebut menyampaikan keprihatinannya terkait dengan kondisi Lapas kelas IIA Gorontalo saat ini. Menurutnya, kondisi lapas sudah tidak layak lagi dihuni karena kelebihan kapasitas. Dari sisi kapasitas, idealnya setiap ruangan diisi oleh tujuh napi namun kini memuat 20-30 orang.
"Kami menginginkan kondisinya lebih manusiawi," terang Rusli dalam keterangannya di Jakarta.
Selain kondisi ruang tahanan yang memprihatinkan, mantan Bupati Gorontalo Utara itu juga menyoroti penggabungan antara tahanan dewasa, perempuan dan anak anak. Ia menghawatirkan kondisi psikologis dan mental anak usai bebas dari lapas nanti. Belum lagi tidak adanya pemisahan antara rumah tahanan (Rutan) untuk tersangka yang sedang berproses hukum dengan Lapas untuk para terpidana.
Karena biasanya hibah daerah itu rata rata lima hektaran, namun Gorontalo mencapai 8,7 Hektar. Bahkan pak gubernur siap menambah jadi 10 hektar untuk pengembangannya nanti. Juga ikut diapresiasi oleh pak Menteri yakni status tanah yang jelas dalam bentuk sertifikat," jelas Kakanwil Kumham Gorontalo Bambag Palasara melalui keterangan persnya.
Terkait dengan rencana pembangunan lapas sendiri, Bambang menyebut pihak Kemenkumham akan segera menindaklanjuti untuk penganggarannya. Menkumham berharap pembangunan bisa dimulai paling lambat awal tahun 2016 nanti.
"Tadi secara eksplisit pak Menteri menginstuksikan kepada Pak Sekjen dan pak Dirjen Pemasyarakatan untuk segera mencarikan anggarannya. Terpenting saat ini Kemenkumham sudah punya modal untuk meyakinkan Kementerian Keuangan untuk penganggarannya," pungkasnya.
[wid]
