Berita

Bisnis

Besok, Kemenkeu dan KPK Digeruduk Akibat Kinerja Pansel Dirjen Pajak

SENIN, 05 JANUARI 2015 | 18:59 WIB | LAPORAN:

Elemen masyarakat dari Koalisi Masyarakat Muda Peduli Pajak (Kompak), berniat mendatangi Kementerian Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada esok hari (Selasa, 6/1).                                        

Aktivis Kompak, Heru Purwoko, menjelaskan bahwa rencana mendatangi kantor Kemenkeu dan KPK terkait Kinerja Panitia Seleksi Dirjen Pajak (Pansel DJP) yang diketuai Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo. Panitia itu diduga terindikasi melakukan pelanggaran dan permainan dengan meloloskan tujuh calon Dirjen Pajak yang tidak bersih dan bermasalah.

"Di mana melalui Pengumuman Nomor PENG-11/PANSEL/2014,  telah diloloskan 7 calon Dirjen Pajak diantaranya  Catur Rini Widosari, Ken Dwijugiasteadi , Poltak Maruli John Liberty Hutagaol , Puspita Wulandari , Rida Handanu, Sigit Priadi Pramudito, dan Suryo Utomo," ungkap Heru dalam keterangan pers, Senin (5/1).


Menurut pihaknya, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo yang merupakan Ketua Pansel DJP dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Pajak, diduga menjadi biang kerok kisruh seleksi Dirjen Pajak .

"Menyikapi hal tersebut, sebagai bentuk perhatiaan kepedulian terhadap sektor pajak dalam negeri, Kompak akan menggelar aksi besok di Kementerian Keuangan dan KPK. Kami menolak hasil Pansel DJP karena tujuh orang  yang lolos tidak kredibel," ujarnya.

Kompak juga menuntut pembubaran Pansel DJP karena tidak mampu mengemban amanat rakyat.  Mardiasmo juga dianggap bermasalah dan terlibat dalam pencalonan sosok tertentu untuk Dirjen Pajak.

"Pansel DJP harus terbuka dalam seleksi dan memperhatikan rekomendasi KPK, PPATK dan BIN. Dirjen Pajak harus bersih dari korupsi dan mafia pajak sesuai semangat revolusi mental yang didengungkan pemerintah," pungkasnya. [ald]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Marak OTT Kepala Daerah, PKB Minta Evaluasi Desain Pilkada

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:25

Program Digitalisasi Pembelajaran Jangkau 288.865 Sekolah

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:20

8 Dekade BNI Tumbuh Bersama Indonesia dalam Semangat Swadharma Bhakti Nagara

Jumat, 03 Juli 2026 | 16:00

10 Biksu Thailand Tewas Tertabrak Pikap yang Dikemudikan Bocah 11 Tahun

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:47

Kemandirian Energi, Masa Depan Pembangunan Ekonomi Indonesia

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:42

UMiMAX Pertamina Bantu Masyarakat Rentan Kembangkan Usaha

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:30

Lewat X-ray, Bea Cukai Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Narkotika

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:24

13 Negara Pastikan Tempat di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Aktivis Tibet Tewas Bakar Diri di Dekat Markas PBB New York

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:23

Bupati Langkat Syah Afandin Digiring ke Gedung Merah Putih KPK

Jumat, 03 Juli 2026 | 15:11

Selengkapnya