Berita

joko widodo/net

Pertahanan

Gelar Sidang Kabinet, Jokowi Ingin Indonesia Mandiri di Bidang Pertahanan

SELASA, 30 DESEMBER 2014 | 10:57 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar sidang kabinet tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan di Istana Negara Jakarta, Selasa (30/12).

Dikutip dari akun twitter Sekretariat Kabinet @setkabgoid, Presiden Jokowi menjelasakan tentang kebijakan pemerintah di bidang pertahanan.

Pertama, pemerintah menjamin pemenuhan kebutuhan pertahanan, baik terkait kesejahteraan prajurit, hingga penyediaan alat utama sistem senjata (alutsista). Kedua, kemandirian pertahanan harus diwujudkan agar tidak ada ketergantungan terhadap impor.


Ketiga, pembangunan kekuatan pertahanan bukan hanya sekadar memenuhi kekuatan pokok minimum. Namun lebih dari itu, pembangunan kekuatan harus ditujukan untuk membangun TNI sebagai kekuatan yang disegani. Keempat, menempatkan kebijakan pertahanan negara sebagai bagian integral pertahanan yang komprehensif.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyampaikan kemandirian industri pertahanan dapat dicapai dengan pendekatan yang simultan, yaitu; a. Transfer teknologi setiap pembelian senjata harus disertai transfer teknologi strategis, baik oleh PT PAL dan Pindad. b. Siklus produksi senjata meninggalkan kebiasaan bahwa membeli senjata tanpa dikaitkan dengan siklus produksinya. c. Integritas sistem, artinya pengadaan alutsista harus saling terhubung. d. Kemandirian harus dikaitkan dengan perbaikan manajemen BUMN strategis di sektor industri pertahanan.

Presiden menambahkan, rencana strategis pengembangan industri pertahanan harus bersifat jangka panjang.

"Industri pertahanan agar lebih efisiensi pemerintah harus pegang industri militer sehingga dapat digunakan untuk non pertahanan," ujar Jokowi.

Masih, kata Presiden, wilayah Indonesia merupakan negara kelautan dan pulau, sehingga harus dimulai dengan fokus terhadap pembangunan sektor maritim. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pembangunan tol laut, pelabuhan, dan kapal perintis. Namun, hal yang paling penting adalah dengan membenahi industri maritim yang dilakukan di dalam negeri. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya