PDI Perjuangan menegaskan pentingnya konsolidasi antara Bank Indonesia dan pemerintah untuk mencermati pelemahan rupiah terhadap dolar yang dipicu oleh ekspektasi membaiknya perekonomian Amerika Serikat.
"Stabilisasi mata uang rupiah tidak hanya tugas BI. Dalam perspektif kedaulatan politik dan ekonomi, maka BI dan pemerintah wajib duduk bersama untuk mengendalikan pelemahan rupiah tersebut," ujar Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (26/12).
Dia menegaskan, dalam ruang lingkup tugas pemerintah sebenarnya banyak yang bisa dilakukan pemerintah seperti mendorong ekspor komoditas primer seperti mineral, dan kelapa sawit. Ini sifatnya jangka pendek untuk pengamanan devisa. Pemerintah juga menurut dia lagi, harus secepatnya melakukan audit atas defisit transaksi berjalan dan mencari akar penyebab persoalan tersebut.
"Bayangkan untuk jasa kapal tandu saja, Indonesia membelanjakan lebih dari Rp 12 triliun. Demikian halnya jasa asuransi asing mencapai lebih dari Rp 20 triliun. Ini kan pemborosan devisa," jelasnya.
Di sisi lain, Hasto mengatakan, dalam upaya mewujudkan kedaulatan energi, pemerintah melalui menteri ESDM dapat melarang ekspor minyak mentah yang menjadi hak pemerintah dalam mekanisme bagi hasil.
"Penggunaan minyak mentah porsi pemerintah untuk kilang-kilang minyak Indonesia tidak hanya menghemat devisa, namun sekaligus mematahkan mata rantai perdagangan minyak yang selama ini cenderung dikendalikan para pemburu rente, bahkan mafia minyak itu sendiri," lanjut Hasto.
Berbagai langkah konsolidasi antara pemerintah dan BI sangat penting, mengingat stabilisasi rupiah merupakan bagian dari upaya menjaga kedaulatan perekonomian nasional Indonesia.
"Situasi ketidakpastian global harus mendorong pemerintah secepatnya melakukan reformasi struktural seperti memangkas biaya logistik dan memberantas mafia minyak dan pajak. Langkah yang dilakukan oleh Prof Mardiasmo untuk mencekal para penunggak pajak wajib didukung oleh semua pihak," demikian Hasto.
[wid]
