Berita

Bisnis

PDIP: Pemerintah Jangan Ragu Reformasi Pajak secara Total

JUMAT, 26 DESEMBER 2014 | 14:10 WIB | LAPORAN:

APBN Perubahan 2015 yang saat ini dipersiapkan pemerintah harus mendorong perubahan fundamental terhadap politik anggaran pemerintahan Jokowi-JK.

Demikian pandangan yang disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Jumat (26/12).

Menurut Hasto, selain mengemban misi untuk menjadilan Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri, maka dalam perspektif kedaulatan keuangan negara, pemerintah Jokowi harus memaksimumkan sumber penerimaan negara.


Di sisi lain, merombak politik alokasi dan distribusi anggaran agar lebih berorientasi pada sektor produktif, pembangunan infrastruktur, dan memerangi berbagai bentuk penggelembungan dan kebocoran anggaran.

"Langkah yang signifikan untuk menyehatkan postur APBN adalah dengan memerangi mafia pajak," kata Hasto.

Berbagai langkah bisa dilakukan, menurut Hasto antara lain membuat sistem perpajakan online, melakukan lelang pajak dari setiap kanwil pajak, dan mengukur kinerjanya secara obyektif, meningkatkan tax collection ratio yang saat ini masih rendah sekitar 52.8 persen, memaksimumkan wajib pajak dari sektor strategis dan mereformasi aparatur pajak agar tahan terhadap berbagai bentuk godaan manipulasi pajak serta memberi hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan perpajakan. Untuk itu, DPP PDIP memberikan dukungan sepenuhnya terhadap berbagai upaya memerangi mafia pajak tersebut.

"Pemberantasan mafia pajak sebagai pelaksanaan prinsip keadilan sosial dalam sistem perekonomian Indonesia. Karena itulah pemerintah tidak perlu ragu-ragu untuk melakukan reformasi perpajakan secara total dan menyeluruh," ujarnya.

Pemerintah juga disarankan untuk mengintegrasikan seluruh kekuatan alat negara seperti kejaksaan, dirjen pajak, BPKP, intelijen pajak, KPK, dan penegak hukum lainnya. Dengan demikian, negara tidak kalah terhadap para pengemplang pajak.

PDI Perjuangan meyakini jika sektor perpajakan ini dapat dibereskan, maka negara tidak perlu mengemis untuk mendapatkan utang luar negeri. "Saatnya Indonesia bangkit dengan kekuatan sendiri" ujar Hasto Kristiyanto.[wid]




Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya