Pemerintah disarankan tidak terburu-buru menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis ron 88 alias premium. Salah satu alasannya karena banyak kilang Pertamina masih memproduksinya.
"Kalau tujuannya untuk hilangkan mafia, kita dukung. Tapi penghapusan premium tidak boleh dipaksakan dalam waktu singkat," ujar Anggota Komisi VII DPR, Kurtubi kepada wartawan di Jakarta (Rabu, 24/12).
Menurut dia memang mestinya ke depan BBM yang ada di pasaran dalam negeri lebih bagus, berkualitas dan ramah lingkungan.
"Tapi tidak bisa ujug-ujug diubah ke pertamax. Butuh waktu, agar kita tidak terjebak lagi dalam mafia pertamax," paparnya lagi.
Penghapusan premium direkomendasikan oleh Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi. Atas rekomendasi ini kementerian-kementerian bidang ekonomi kemudian memastikan akan menindaklanjutinya. Tim yang dipimpin Faisal Basri itu memberikan rekomendasi formula harga BBM bersubsidi tanpa skema ron 88 seperti saat ini, dan digantikan Ron 92 atau dikenal dengan sebutan pertamax dari Pertamina.
Dikatakan Kurtubu, kalau dalam waktu beberapa bulan, pemerintah harus impor besar. Dan hal itu bisa dimainkan pengusaha di Singapura, sehingga Pertamina harus bisa mengubah produksi premium ke pertamax.
"Di samping itu, kita dorong pemerintah membangun kilang minyak, agar bisa swasembada BBM," tukas politisi Nasdem ini.
[dem]
