Dukungan Kepada As'ad Ali Jadi Kepala BIN Semakin Menguat

. Sebagai institusi negara, ke depan, Badan Intelijen Negara (BIN) harus memperkuat demokratisasi di Indonesia. Karena itu ke depan perlu Kepala BIN yang berlatarbelakang sipil, yang memahami arti dan paradigma demokrasi secara utuh.

"Karena dasar itu juga, Prodem mendukung As'ad Said Ali sebagai Kepala BIN mendatang," kata Sekjen Jaringan Aktivis Pro-Demokrasi (Prodem), Firman Tendry, kepada Kantor Berita Politik beberapa saat lalu (Rabvu, 24/12).

Bukan itu saja dasar dukungan Prodem. Selain karena latar belakang sipil, lanjut Tendry, As'ad juga memiliki pengalaman di bidang intelijen. As'ad masuk ke dalam BAKIN sejak tahun 1982-1999, dan sejak 2001 menjabat sebagai Wakil Kepala BIN selama 9 tahun di era Presiden Abdurahman, Presiden Megawati dan Presiden SBY.

Hal lain yang juga jadi dasar dukungan kepada As'ad, masih kata Tendry, karena dia adalah juga Wakil Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama (NU), yang merupakan ormas terbesar di Indonesia. Dengan demikian, As'ad memahami dinamika gerakan Islam di Indonesia.

Tendry yakin, As'ad bisa menjelaskan dan mehami relasi agama dengan terorisme yang sejatinya merupakan dampak dari berbagai kebijakan dan menjadi korban ketidakadilan global.

"As'ad tidak akan mengekor kepada negara-negara adikuasa dalam hal memerangi terorisme," demikian Tendry.

Belakangan ini, dukungan kepada As'ad Said Ali sebagai kepala BIN di Pemerintahan Jokowi-JK semakin ramai diperbincangkan. [ysa]