Berita

hatta-sby

Ini Diduga Kepentingan SBY dan Hatta Ngotot Jadi Ketum Lagi

SELASA, 23 DESEMBER 2014 | 12:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Feodalisme semakin menguat di tubuh partai politik saat ini. Karena hampir semua ketua umum tetap ingin mempertahankan dan melanjutkan kepemimpinan mereka untuk periode lima tahun mendatang.

Seperti Susilo Bambang Yudhoyono (Partai Demokrat) dan Hatta Rajasa (PA).

Menurut pengamat politik Andar Nubowo, ada beberapa alasan menguatnya feodalisme politik di Tanah Air. Misalnya, orang-orang tua tersebut merasa dirinya paling berkuasa.


"Orang tua merasa punya pengaruh dan power politik kuat sehingga tidak mau melakukan regenerasi. Jadi partai-partai ini sudah masuk pada kristalisasi gerontrokasi-feodalistik," jelas Andar kepada Kantor Berita Politik RMOL (Selasa, 23/12).

Menurutnya, mereka tidak mau melepaskan jabatan ketua umum karena tidak ingin kehilangan bargaining politik. Sebab, mereka punya kepentingan pribadi, kelompok atau alasan ekonomi.

SBY misalnya, setelah tak jadi Presiden ingin punya bargaining politik saat berhadapan dengan kekuasaan dan berhadapan dengan konfigurasi politik yang ada. Apalagi Partai Demokrat menetapkan diri sebagai netral tidak di KIH dan KMP.

"Dalam kontreks ini, Pak SBY punya keinginan besar untuk tetap memegang," ungkap Direktur Indo Strategi ini.

Sementara Hatta, dia menambahkan, beberapa kali disebut-sebut pernah melakukan penyalahgunaan kekuasaan saat masih menjabat. Makanya, agar aman dia tetap ingin berkuasa di partai berlambang matahari biru tersebut.

"Kalau tidak lagi menjadi ketua umum, akan gampang sekali diusut kasus-kasus lamanya. Meski ini baru indikasi-indikasi," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya