Berita

Pertahanan

Tidak Aneh Megawati Dorong Budi Calon Kapolri

SELASA, 23 DESEMBER 2014 | 05:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Komjen Budi Gunawan dikabarkan sudah mendapat endorse dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk diajukan sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Sutarman. Kabarnya lagi, Presiden Joko Widodo segera mengajukan nama Budi sebagai satu-satunya calon Kapolri ke DPR untuk menjalani fit and proper test.

"Bukan hal yang aneh kalau Budi Gunawan didorong sebagai satu-satunya calon Kapolri," ujar Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN, FX. Arief Poyuono dalam keterangannya tadi malam (Senin, 22/12).

Budi Gunawan merupakan mantan ajudan Megawati saat menjadi Presiden RI kelima. Dia menengarai posisi Kapolri menjadi jatah PDIP setelah sebelumnya posisi Jaksa Agung diambil oleh Nasdem.


Arief menilai Budi memiliki track rekord yang baik dan pantas menjadi Kapolri. Dia juga menilai kepemilikan rekening gendut yang dikaitkan dengan Budi hanya pemberitaan miring karena hingga saat ini belum ada yang bisa membuktikan isu rekening gendut tersebut sebagai hasil dari tindakan pengunaan kekuasaan yang dilakukan Budi.

"Bisa saja isu rekening gendut ditiupkan pada waktu itu untuk menganjal Budi menduduki jabatan Kabareskrim atau Kapolri di era SBY," imbuh dia.

"Kemampuan Budi Gunawan sebagai sosok perwira tinggi Polri sudah tidak diragukan. Sebagai ukuran, ketika menjadi Kapolda Bali dia berhasil membuat Bali cukup aman dan kondusif. Pengalamannya sebagai Kepala Lemdiklatpol juga bisa dijadikan ukuran akan kemampuannya membangun sumber daya di Polri," sambung Arief.

Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang pro pada pembangunan untuk percepatan pertumbihan ekonomi. Karena itu pabila Budi benar-benar ditetapkan menjadi Kapolri, salah satu tantangan terbesarnya adalah mengoptimalkan peran kepolisian untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sebab bukan tidak mungkin investasi di dalam negeri terhambat oleh gejolak sosial  mulai dari pencemaran lingkungan hidup, ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat dan gangguan-gangguan keamanan serta kriminalisasi baik terhadap buruh maupun pengusaha.

"Tindakan kriminalisasi terhadap serikat buruh yang menuntut hak juga seringkali terjadi. Terkadang kepolisian kurang memahami tentang hukum perburuhan, sehingga yang terjadi malah berbalik buruh dikriminalisasi. Budi Gunawan dituntut bisa menciptakan polri yang profesional dan bersih," tukasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

CELIOS Ungkap Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026

Rabu, 22 April 2026 | 14:13

Penambahan Komando Teritorial Berpotensi Seret TNI ke Politik Praktis

Rabu, 22 April 2026 | 14:05

Mega Syariah Bukukan Akuisisi Dana Pihak Ketiga Rp709 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 14:01

Prabowo Bakal Perbanyak Konser K-Pop di Indonesia

Rabu, 22 April 2026 | 13:49

Konsumsi BBM Harus Bijak di Tengah Gejolak Harga

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

Komisi X DPR Sesalkan Dugaan Kecurangan Peserta UTBK Undip

Rabu, 22 April 2026 | 13:48

YLKI Sebut Pajak Tol Salah Sasaran dan Memberatkan Rakyat

Rabu, 22 April 2026 | 13:38

IHSG Sesi I Terkoreksi ke Level 7.544 di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Timur Tengah

Rabu, 22 April 2026 | 13:24

Purbaya Pastikan Nasib Utang Whoosh Sudah Rampung

Rabu, 22 April 2026 | 13:10

Prabowo Jajaki Peluang Kirim WNI Ikut Program Kosmonaut Rusia

Rabu, 22 April 2026 | 12:58

Selengkapnya