Tudingan miring pengamat ataupun masyarakat soal klebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalan protokol dinilai sebagai hal yang biasa.
Menurut Anggota DPRD DKI Jakarta Bestari Barus, Pemprov DKI Jakarta harus tegas dalam menerapkan dan menjalankan pembangunan di ibukota.
"Pembangunan di Jakarta itu harus simultan. Tidak bisa yang A dulu baru kemudian B. Harus jalan semuanya. Semua yang dilakukan DKI untuk Jakarta yang lebih baik," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/12).
Ia menjamin tambahan 300 unit bus transjakarta baru tahun 2015 mendatang tidak akan terlambat. Krena dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) Terkait APBD DKI 2015 pengajuan pembelian ratusan unit bus transjakarta beberapa kali disebut dan disetujui anggota dewan.
Sebenarnya Ketua Fraksi Partai Nasdem ini berharap Pemprov DKI tidak tanggung-tanggung menerapkan aturan tersebut. Karena sepengetahuannya, enam unit sepeda motor yang menggunakan ruang jalan raya sama luasnya dengan satu unit bus transjakarta berpenumpang 50 orang.
Itulah mengapa ia menekankan bahwa kebijakan itu bertujuan untuk mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan kendaraan umum.
"Kalau dibilang pelarangan motor dibilang diskriminasi jalan tol diskriminasi dong. Kalau dilihat di Thamrin dan Medan Merdeka Barat yang kebanyakan melintas bukan penggguna sepeda motor," tukasnya.
Ia heran mengapa masyarakat menolak kebijakan pelarangan kendaraan roda dua melintas di jalan protokol. Karena DKI juga melarang kendaraan melintas di sepanjang Sudirman hingga Thamrin pada saat Car Free Day (CFD).
Meski demikian, ia berharap eksekutif, terutama Gubernur DKI Jakarta tetap mendorong perbaikan alat transportasi publik di masa depan.
"Saat CFD buktinya tidak banyak yang komplain. Mengapa yang ini komplain? mari kita bersama membentuk Jakarta menjadi ibukota yang lebih baik," demikian Bestari.
[mel]
