Pemprov Tak Bernyali Tekan Sinar Sosro Rampungkan Lenggang Jakarta

Sulit menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Monas sudah jadi rahasia umum. Tahun 2012 lalu Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pernah berwacana menggandeng pihak swasta, yakni  PT Anggada Putra Rekso Mulia (Sinar Sosro) membangun area khusus PKL berdagang di Monas. Program dengan nama Lenggang Jakarta hingga akhir 2014 ini tak kunjung muncul.

Pemprov DKI dinilain tak bernyali menekan PT Anggada Putra Rekso Mulia. Padahal, program Lenggang Jakarta merupakan kegiatan CSR yang harus dijalankan oleh PT Anggada Putra Jakarta.

"Pemprov DKI tidak bisa menekan kontraktor yang mengerjakan program itu. Semua ada di tangan perusahaan (PT Anggada Putra Rekso Mulia)," ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta Joko Kundaryo saat dihubungi, Sabtu (20/12).

Padahal, lanjut Joko, seharusnya telah tersedia 339 tempat bagi PKL untuk berdagang di Monas Desember 2014 ini. Melihat kondisi seperti ini, diperkirakan area dagang PKL di sebelah utara Monas ini akan tertunda. Padahal, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim pemindahan PKL ini akan berlangsung sukses. Karena Sinar Sosro diklaim Basuki menyumbang dana Rp 8 hingga 9 miliar untuk menyediakan lapak kepada PKL. Bahkan, Basuki saat itu mengklaim pihak Sinar Sosro tengah melakukan pelatihan kepada pedagang agar menyajikan makanan sehat dan bersih tanpa zat pewarna.

Tak hanya itu, ternyata ratusan pedagang yang sudah didata oleh Dinas KUMKMP belum memiliki kartu Bank DKI. Padahal, sebelumnya Ahok, sapaan akrab Basuki telah meminta agar seluruh PKL mendapatkan kartu ATM Bank DKI untuk transaksi retribusi setiap bulannya.

"Pedagang akan menerima kartu Bank DKI kalau sudah menempati lapak," katanya.

Saat ini terdapat 160 kios permanen berukuran 2x2 meter persegi yang telah dibangun untuk PKL di sisi utara Monas. Sementara itu 179 kios lainnya berwarna oranye dengan ukuran 1x1 meter tampak berjejer berdampingan. Kios tersebut rencananya akan diberikan gratis ke pedagang dengan syarat rajin membayar retribusi. [ian]