Pemerintahan Joko Widodo disarankan meningkatkan intensitas koordinasi dan sinkronisasi fiskal dan moneter dengan berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan dalam menghadapi melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
Koordinasi yang terjaga dan respon kebijakan makro atau mikro prudential yang terukur akan menjamin ketenangan dunia usaha.
"Intensitas koordinasi yang terarah juga akan menunjukkan ke pasar bahwa negara hadir dan secara serius menjaga stabilitas ekonomi," jelas Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo dalam pesan singkat kepada Kantor Berita Politik
RMOL pagi ini (Sabtu, 20/12).
Dia juga menilai, ekspansi fiskal melalui pembangunan infrastruktur adalah penting. Tapi tetap perlu dilakukan secara terukur dan berhati-hati.
"Ekspansi fiskal yang serampangan yang kaya wacana tapi tidak diiringi perencanaan yang matang dan eksekusi program yang baik hanya akan menghasilkan pembangunan yang sub-optimum," ujar Ikhsan.
Selain itu, Ikhsan yang juga seorang okonom ini menjelaskan, pentingnya menjaga dan memperhatikan daya beli masyarakat khususnya golongan yang tidak mampu dan miskin. Pada titik ini, peran kebijakan fiskal dan anggaran negara sebagai satu instrumen keadilan dan stimulus harus dioptimalkan.
"Pemerintah jangan hanya memikirkan dunia usaha dan pelaku industri dengan menjanjikan berbagai insentif. Sebaliknya, dalam suasana ekonomi global seperti dewasa ini, hal yang paling pokok dijaga adalah daya beli konsumen yang merupakan penopang utama ekonomi dan pertumbuhan Indonesia," katanya mengingatkan.
Lebih jauh, dia menambahkan, berbagai program-program pro-rakyat era pemerintahan SBY seperti BLSM, BSM, PKH dan Kesehatan gratis bagi warga tidak mampu yang dilanjutkan Jokowi adalah tepat meski dengan melengkapinya dengan kartu-kartu.
"Tapi lebih tepat bila di saat yang sama berbagai program yang juga baik untuk rakyat kecil seperti Beras Miskin (Raskin) tidak diwacanakan dicabut, tapi justru ditingkatkan dengan penyasaran (targeting) yang lebih tepat dan delivery process yang lebih baik," bebernya.
Apalagi sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM bersubsidi sehingga praktis tidak ada lagi mensubsidi BBM dan berencana meningkatkan lagi tarif dasar listrik dan harga elpiji.
Mantan Direktur Indef ini juga berpendapat, upaya memperkuat mata uang nasional juga bisa dilakukan dengan mengambil langkah terukur untuk merepatriasi modal pelaku ekonomi nasional di luar negeri, serta keharusan menggunakan mata uang rupiah dalam bertransaksi di dalam negeri perlu kembali dipertegas dan diperkuat.
"Misalnya dengan mewajibkan kontraktor-kontraktor migas domestik untuk menggunakan mata uang nasional ini," tandasnya.
Terakhir, Demokrat memandang upaya mempersiapkan protokol krisis yang sempat terbengkelai perlu dilanjutkan. Pemerintah perlu segera meng-instigasi ulang RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang sempat tertunda. Hal ini untuk menyiapkan kemungkinan terburuk di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ikhsan menjelaskan, beberapa saran dari Demokrat tersebut merujuk pada langkah serta strategi kebijakan Pemerintahan SBY sebelumnya yang juga beberapa kali sempat diuji oleh deraan guncangan ekonomi.
[zul]
