Berita

sby

Bukan Pelanggaran Kalau SBY Kembali jadi Ketum PD

JUMAT, 19 DESEMBER 2014 | 09:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Susilo Bambang Yudhoyono tetap dibutuhkan sebagai tokoh pemersatu di Partai Demokrat.

Makanya, mantan Presiden itu diyakini akan bersedia kalau diminta kembali menjadi ketua umum partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Saya kira, kalau bisa diyakinkan bahwa beliau sangat diperlukan Partai Demokrat, beliau tentunya, mudah-mudahan mau menerima dan bersedia menjadi pengasuh utama partai kami," jelas mantan Sekjen DPP Partai Demokrat, Amir Syamsuddin kepada Kantor Berita Politik RMOL pagi ini (Jumat, 19/12).


SBY menjadi Ketua Umum DPP Partai Demkrat pada Maret 2013 lalu untuk menggantikan Anas Urbaningrum yang terpaksa harus mundur karena tersangkut kasus korupsi proyek Hambalang.

Amir tidak menampik saat itu SBY bersedia menjadi ketua umum karena bersifat sementara. Namun dia menegaskan, tidak masalah kalau SBY kembali menjadi ketua umum.

"Boleh saja di saat seperti itu tepat (SBY) mengatakan itu. Tetapi kan perjalanan partai ini sebagai institusi politik tetap ada faktor-faktor, dinamika sedemikain rupa. Jadi itu (kalau SBY kembali menjadi ketum) bukan sebuah pelanggaran," tandas mantan Menkum HAM ini.

Sebagaimana diketahui, pada Sidang Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Maret 2013 lalu SBY menjadi ketum Demokrat. Namun, saat itu SBY memberikan empat syarat.

Salah satu syarat yang diajukan SBY, jabatan ketua umum benar-benar bersifat sementara, hanya untuk proses konsolidasi. Paling lama hanya untuk dua tahun. Kalau boleh lebih cepat, yaitu setelah Pemilu Presiden 2014 digelar Kongres. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya