Berita

ilustrasi

KERUKUNAN BERAGAMA

Disayangkan, Banyak Perusahaan Mewajibkan Karyawan Memakai Atribut Natal

RABU, 17 DESEMBER 2014 | 22:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Masih banyak perusahaan yang mewajibkan kepada karyawan untuk mengenakan atribut Natal jelang perayaan hari raya umat Kristiani tersebut. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi.  

Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris mengaku mendapat ratusan email dan SMS dari berbagai daerah yang melaporkan pihak perusahaan tersebut.

Kebanyakan surat dan SMS yang terima dari karyawan perempuan muslim dan sebagian besar dari mereka berjilbab. Bagi saya ini adalah bentuk intoleransi," tegas Fahira dalam siaran persnya (Rabu, 17/12).


Sebagai anggota DPD, Fahira sudah mengirim surat imbauan kepada asosiasi ritel, pusat perbelanjaan, hotel, restoran hingga perusahaan agar tidak ada keharusan bagi karyawan muslim mengenakan atribut natal.

"Surat yang saya kirim ini diharapkan membuka hati para pemilik perusahaan," tegas Wakil Ketua Komite III DPD yang salah satu bidangnya mengurusi soal keagamaan ini.

"Namun, jika masih ada yang tetap mewajibkan karyawannya mengenakan atribut natal, saya sebagai pribadi dan anggota DPD akan menegur langsung,” ungkap Fahira, yang membuka SMS center pengaduan di 0818430086 dan lewat email fahiraidris@gmail.com serta twitter @fahiraidris.

Sebelumnya mulai dari Menteri Agama, MUI, dan berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan NU menyatakan agar perusahaan tidak memaksa karyawan muslim mengenakan atribut Natal dan meminta karyawan muslim untuk menghindari penggunaan atribut tersebut. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya