Semakin Meyakinkan Ada Motif Politik Menteri Yasonna untuk Lemahkan Golkar

. Pengesahan kepengurusan partai politii oleh Menteri Hukum dan HAM sama sekali tidak boleh dikaitkan dengan soal waktu pendaftarannya.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi (Sigma), Said Salahuddin, terkait dengan persoalan Golkar, kepada Kantor Berita Politik beberapa saat lalu (Rabu, 17/12).

"Ada seribu pengurus pun yang mendaftar pada hari yang sama tidak bisa dijadikan alasan hukum bagi Menkumham untuk tidak mengesahkan salah satu kepengurusan yang sah, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi perselisihan kepengurusan yang memenuhi empat indikator," jelas Said.

(Baca: Menteri Yasonna Tak Bisa Berkelit untuk Sahkan Kepengurusan Partai Golkar Munas Bali).

Terkait dengan penolakan Menkumham mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali dengan alasan yang mengada-ada itu, Said mulai semakin yakin bahwa Menkumham Yassona Laoly ini punya motif politik untuk sengaja menggantung pengesahan kepengurusan Partai Golkar.

"Boleh jadi targetnya adalah memperlemah kekuatan politik Fraksi Partai Golkar di DPR," demikian Said. [ysa]