Berita

hendri satrio

Para Menteri Kabinet Jokowi-JK Minim Koordinasi

SABTU, 13 DESEMBER 2014 | 05:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Banyaknya pemberitaan negatif pada Kabinet Kerja ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Jokowi-JK. Pasalnya, kritikan terhadap pemerintahan Jokowi-JK akan menurunkan kepercayaan rakyat terhadap apabila didiamkan

"Terlebih lagi mulai banyak pemberitaan yang menggambarkan minimnya koordinasi antar kementerian," jelas pengamat komunikasi politik, Hendri Satrio (Jumat, 12/12).

Hendri menegaskan hal tersebut menanggapi temuan situs media independen, Uneg2politik.com, atas pemberitaan di media massa pada kurun waktu 26 Oktober hingga 1 Desember 2014 tentang kinerja para menteri. Dalam temuannya antara lain menunjukkan, pemberitaan mengenai kinerja kabinet Jokowi-JK yang bernada negatif memberi kontribusi terbanyak di setiap kementrian dengan 78 berita. (Baca: Susi Pudjiastuti Terpopuler, Rudiantara dan Anak Gede Agung Minim Gebrakan)


Akan ditinjaunya kebijakan pelarangan PNS rapat di hotel Men-PAN dan Reformasi Birokrasi adalah contoh terbaru minimnya komunikasi antar kementerian," sambung Hendri.

Selain itu banyak menteri Jokowi yang belum melakukan kebijakan esensial namun sibuk dengan kebijakan yang tingkat rendah. "Contoh, snack rapat diagung-agungkan sementara bagaimana program meningkatkan kualitas PNS tidak pernah dikomunikasikan,” tutur Hendri.

Hendri Satrio juga mengomentari soal Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang paling populer dan Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara sebaliknya. Menurutnya, hal itu tidak dapat dinilai langsung bahwa yang populer kerja lebih keras daripada yang minim pemberitaan.

Tapi, dia menambahkan, setidaknya hal ini dapat menggambarkan bagaimana para menteri Kabinet Kerja mengkomunikasikan kerja mereka ke masyarakat.

Ada yang maunya lari kenceng, asal ngomong yang penting diliput media tapi ada juga menteri yang terlalu banyak diam. Mudah-mudahan karena memang fokus bekerja dan bukan karena bingung mau ngapain,” tutupnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya