Berita

sby

AS Hikam: Posisi PD sebagai Penyeimbang Hanya Retorika

KAMIS, 11 DESEMBER 2014 | 21:41 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, punya hak penuh untuk menolak tudingan bahwa sikap partainya seperti bunglon karena mengklaim tidak bergabung dalam KMP dan KIH.

Namun, mantan Presiden RI tersebut harus bisa mempertahankan argumentasinya bahwa julukan hewan yang bisa bermimikri itu tidak tepat kalau dialamatkan kepada partainya.

Demikian disampaikan pengamat politik senior, AS Hikam, seperti dikutip dari akun Facebooknya malam ini (Kamis, 11/12). (Baca: SBY: Salah Besar kalau Kami Disebut Bunglon).


"Retorika netralitas atau tidak memihak salah satu kubu, tidak bisa dibuktikan dan malah bertentangan ketika partai tersebut bersekutu dengan KMP dalam perebutan posisi pimpinan melawan KIH," ungkapnya.

Partai Demokrat pun akhirnya menikmati hasil berkoalisi dengan KMP dengan menepatkan kadernya di posisi pimpinan DPR, MPR dan Komisi-Komisi.

"Dengan demikian, istilah penyeimbang hanyalah kamuflase alias pembunglonan dari sikap oportunisme politik belaka," tekannya.

Bahkan ada sementara pihak yang mengatakan SBY Machiavellistik dari PD. Karena ketika kepentingan Demokrat terkait Perppu Pilkada terganggu, dengan segera beralih mendekati KIH. (Baca: Licik dan Penuh Tipu Muslihat, SBY seperti Machiavelli)

"Karena pertimbangan kekuatan voting yang lemah maka Gerindra dan Golkar akhirnya tidak jadi menolak Perppu tersebut. Jadi saya kira istilah penyeimbang itu hanya retorika politik PD saja," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya