Kemenpan Kumpulkan Bupati Dan Walikota Di Balai Kartini

Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla melarang pegawai negeri sipil (PNS) rapat-rapat di luar kantor, terutama di hotel berbintang. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menin­dak­lanjutinya dengan menerbitkan surat edaran mengenai larangan itu ke sejumlah instansi pemerintah.
 
Belakangan diketahui, ke­men­terian yang dipimpin Yuddy itu menggelar menggelar kegia­tan di luar kantor. Acara pem­berian penghargaan akuntabilitas kinerja kabupaten/kota 2004 digelar di Balai Kartini.

Markus Dairo Tallu, Bupati Sumba Barat Daya, Nusa Teng­gara Timur, sudah tiba di Hotel Borobudur, Jakarta, Minggu lalu. Ke­datangannya ke ibukota, un­tuk menerima penyerahan la­po­ran ha­sil evaluasi yang dilakukan pe­me­rintah pusat terhadap pe­me­rin­­tah kabupaten/kota se-Indonesia.

Baru tiga bulan duduk di kursi bu­pati, Markus merasa perlu meng­hadiri kegiatan yang digelar Kemenpan RB di Balai Kartini ini. Pasalnya, dia ingin mengetahui pe­nilaian pusat atas kinerjanya me­mimpin Sumbawa Barat Daya.

Senin pagi, de­ngan taksi, Mar­kus menuju Ba­lai Kartini. Acara digelar di room Rafflesia pukul 10. Ia tiba sejam lebih awal. Se­telah menan­da­tangani absen, Mar­kus ke ruang acara yang cu­kup berkelas. Biasanya, gedung pertemuan itu digunakan untuk ajang per­ni­ka­han kelas mewah.

Sepintas, Markus teringat ins­truksi Menpan RB Yuddy Chris­nandi yang meminta jajaran Pem­da tidak melakukan rapat di luar gedung pemerintahan. Markus mengaku telah menerapkan ins­truksi dari pusat itu. Ia tak ingin ber­­buruk sangka mengenai pe­nye­­lenggara acara di Balai Kar­tini. Menurut dia, pasti ada alasan kuat mengapa pemerintah pusat se­olah melanggar regulasi tersebut.

Tepat pukul 10 pagi, acara di­mu­­lai. Peserta yang hadir, kata Markus, sangat banyak. Bisa jadi, berjumlah ribuan orang. Ia meng­hitung jika pemerintah pusat me­ngundang seluruh bupati dan wa­likota se-Indonesia, jumlahnya sudah 491 orang. Belum lagi, ji­ka jajaran lainnya turut hadir.

Acara pun dimulai, pejabat pe­merintah pusat turut hadir. Di antaranya, Menpan RB Yuddy Chrisnandi, Menteri Dalam Ne­geri Tjahjo Kumolo, dan Deputi Reformasi Birokrasi Akun­tabi­litas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, Mohammad Yusuf Ateh.

Dengan seksama, Markus me­nerima masukan yang di­lon­tar­kan para pimpinan pusat tersebut dari atas mimbar. Di belakang mimbar, terdapat spanduk rak­sasa bertuliskan tajuk acara itu: Penghargaan Akuntabilitas Ki­nerja Pemerintahan Kabupaten/Kota 2014.

Agenda yang ditunggu-tunggu Markus pun tiba. Yakni penilaian atas kinerjanya memimpin Kabu­paten Sumba Barat Daya. Ha­silnya hanya memperoleh skor CC. Sistem penilaiannya dibagi menjadi enam kelompok yakni AA (85 â€" 100), A (75â€"â€" 85), B (65 â€" 75), CC (50-65), C (30 â€" 50), dan D ( 0 â€" 30).

Deputi Reformasi Birokrasi, Aku­ntabilitas Aparatur dan Pe­ngawasan Kemenetrian PAN RB M. Yusuf Ateh menyatakan, eva­luasi akuntabilitas kinerja ka­bu­paten kota tahun 2014 dila­k­sanakan terhadap 462 kabupa­ten kota yang dari tahun lalu ber­jum­lah 424 kabupaten kota.

Evaluasi pada tahun ini dila­kukan bersama Badan Pe­nga­wa­san Keuangan dan Pem­ba­ngu­nan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi. Nilai rata-rata akun­ta­bi­litas ki­nerja juga mengalami pe­ning­katan, dari tahun lalu 43,82 men­jadi  44,90. Tahun lalu baru ada dua yang meraih B. Ta­hun ini menjadi 11 kabupaten/kota,” ujar Ateh dalam acara itu.

Sebagai reward, jajaran pusat memberikan penghargaan ke­­pada 11 bupati maupun wali­kota yang mendapat nilai B. Me­reka pun dipanggil satu per satu ke atas panggung. Daerah yang menda­pat penghargaan adalah Ka­bu­paten Bintan (Kepri), Ka­bu­paten Karimun (Kepri), Kota Tanjung Pinang (Kepri), Kab­u­pa­ten Mua­ra Enim (Sulsel), Kota Suka­bumi (Jabar), Kabupaten Bantul (DIY), Kabupaten Kulon Progo (DIY), Kota Yogyakarta (DIY), Kabu­pa­ten Sleman (DIY), Kota Manado (Sulut), dan Kabu­paten Badung (Bali).

Begitu penilaian dan peng­har­gaan diberikan, acara usai tepat pukul 1 siang. Para pejabat dae­rah pun meninggalkan ruangan Rafflesia tersebut. Bagi Markus, meskipun daerahnya belum men­dapatkan penghargaan, na­mun cukup bangga mendapat­kan kate­gori CC.

Saya akan tingkatkan terus ki­nerja jajaran saya,” ujarnya sam­bil meninggalkan Balai Kartini.

Kenapa Kemenpan RB meng­gelar pertemuan di luar kantor? Kepala Biro Hukum, Komu­ni­kasi dan Informasi Publik Her­man Suryatman mengatakan, kegiatan pemaparan hasil eva­luasi itu tidak dilaksanakan di Kementerian ka­rena tidak ada satu pun ruangan yang dapat me­nampung peserta yang mencapai 1.500 orang. Selain bupati/wali­kota, hadir juga para Kepala SKPD dan staf ka­bupaten/kota.

Herman menjelaskan, sesuai Surat Edaran MenPAN-RB No­mor 11/2014, dalam melak­sana­kan pertemuan/rapat, instansi agar menggunakan fasilitas sen­diri atau milik instansi lain. Ke­cuali jumlah peserta rapat tidak bisa ditampung oleh fasilitas instansi atau instansi lainnya.

Karena tidak ada fasilitas instansi yang dapat menampung, maka kami laksanakan di Balai Kartini,” jelasnya.

Herman menegaskan, Balai Kartini merupakan milik Yayasan Kartika Eka Paksi TNI AD. Pendapatannya dikon­tri­bu­si­kan untuk meningkatkan kes­e­jahte­raan prajurit. Selain itu, bagi instansi pemerintah yang meng­gunakan Balai Kartini men­da­patkan diskon khusus. Ka­rena itu, harganya sangat kom­petitif, di bawah Standar Belanja Ma­sukan (SBM) yang telah ditetap­kan oleh Kementerian Keuangan.

Herman menambahkan, dalam acara ini Menteri Yuddy Chris­nandi mengupas progress pening­katan akuntabilitas kinerja ins­tansi pemerintah serta penting­nya aparatur negara menjadi gu­ru dan teladan bagi masyarakat.

Jadi momentum acara ke­ma­rin juga dimanfaatkan untuk so­sialisasi revolusi mental ke­pada ratusan Kepala Daerah yang ha­dir beserta jajaran SKPD ter­kaitnya,” tandasnya.

Di situs internet dibeberkan biaya menyewa ruang Rafflesia Balai Kartini. Diawali dengan membayar uang booking sebesar Rp 10 juta. Harga sewa ruang Rafflesia adalah Rp 32 juta per 8 jam dan ruangan ini mampu me­nampung 1.000 peserta jika pe­ngaturan ruangan teater, dan 450 peserta untuk meja bundar de­ngan total 64 set.

Harga menu snack per peserta adalah Rp 50 ribu. Jika mengacu pada jumlah peserta dan tidak ada perubahan harga paket snack, biayanya sampai Rp 25 juta. Sedangkan untuk menu makan utama, harga per box Rp 155 ribu. Jika satu box untuk satu peserta, maka total harga buffet Rp 77.500.000. Untuk makanan pe­nutup harganya adalah Rp 110 ribu per orang dan jika dipesan komplet harganya Rp 55 juta.

Jika acara Kemenpan kemarin menggunakan hitungan seperti itu, total biaya yang harus di­bayar dengan jumlah peserta 500 orang saja adalah Rp 189,5 juta. Jika undangannya 1.500 orang, biaya membengkak mencapai Rp 500 juta.

Pinjam Ruangan Di Kecamatan Hingga Gedung Eks DPRD
Ini Cara Pemda Hemat Biaya Rapat

Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Ne­ga­ra dan Reformasi Bi­rokasi No­mor 11 Tahun 2014 tentang la­ra­ngan instansi pemerintahan menggelar rapat di luar kantor atau gedung pemerintah, sudah diterapkan di sejumlah daerah.

Di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), bu­daya rapat-rapat di hotel mau­pun balai pertemuan, telah dihapus. Markus Dairo Tallu yang baru menjabat bupati tiga bulan, te­lah melarang ja­jar­annya rapat di luar kantor.

Kita mak­simalkan ruangan di kantor-kantor kecamatan un­tuk rapat,” ujar Markus.

Tidak hanya menaati ins­truk­si dari pusat, Markus pun blu­su­kan ke-11 kantor kecamatan un­tuk melihat kondisinya. Luas wilayah Sumba Daya Barat yang hanya 1.445,32 km perse­gi (dua kali Jakarta) membuat Markus bisa me­mantau aparat­nya hingga ke pelosok. Jika ada yang me­lang­gar, dia tidak se­gan-segan menegur jajarannya.

Markus menyambut baik su­rat edaran yang dikeluarkan Men­teri Pendayagunaan Apara­tur Negara dan Reformasi Bi­rok­rasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi. Surat edaran terse­but, sesuai degan instruksi Pre­siden Joko Widodo dan Wa­kil Presiden Jusuf Kalla yang ingin menekan penggunaan uang ne­gara untuk rapat-rapat.

Ya kami bisa berhemat ang­garan,” kata Markus.

Sedangkan Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto memiliki catatan tersendiri atas pelara­ngan pejabat rapat di luar kantor atau gedung pemda.  

Larangan ini semangatnya ba­gus. Tapi banyak persoalan baru pada pelaksanaannya, hingga memukul industri per­ho­telan,” ujar Bima Aryam ke­pa­da Rakyat Merdeka.

Di Kota Bogor yang menjadi sa­­lah satu kota tujuan wisata, men­­jamur industri perhotelan. Selain menyediakan pengi­na­pan, hotel-hotel menyewakan ruang untuk pertemuan mau­pun rapat.

Menurut Bima Arya, regulasi tersebut juga berdampak bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang digelar PNS Kota Bogor. Ruang pertemuan yang dimili­ki pihaknya terbatas.

Harusnya, pusat membe­ri­kan juknis dan juklak yang lebih detail,” kata politisi PAN itu.

Walikota Bandung Ridwan Kamil juga memiliki cara jitu menghadapi aturan pelarangan rapat di balai pertemuan mau­pun di hotel. Ridwan beren­ca­na merenovasi gedung bekas DPRD untuk dijadikan tempat rapat PNS.

Ya setuju (dengan larangan rapat di luar), kalau ruangan­nya ada. Kalau ruangannya nggak ada kita mau rapat di mana?” ujar Ridwan.

Bukan tidak mungkin kita bi­kin gedung khusus meeting kh­usus punya Pemkot Ban­dung,” kata Ridwan. ***