Berita

IPM: Persoalan Kurikulum 2013 harus Segera Dituntaskan

SENIN, 08 DESEMBER 2014 | 21:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) mendukung langkah Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Anies Baswedan menghentikan Kurikulum 2013. Karena ketidakselarasan antara ide dan proses pelaksanaan kurikulum.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat IPM Khairul Sakti Lubis dalam keterangan pers yang diterima malam ini (Senin, 8/12).
            
Kurikulum 2013 sangat tepat dihentikan karena secara teknis penerapannya masih belum siap. Baik dari kesiapan sekolah-sekolah yang masih berbeda-beda, pengadaan buku yang belum maksimal dan tidak ditangani dengan baik, sampai pada pelatihan guru dan kepala sekolah yang belum merata sehingga masih banyak guru yang belum memahami bagaimana penerapan Kurikulum 2013 ini,” jelasnya.


IPM mendesak Menteri Anies segera menuntaskan persoalan Kurikulum 2013 ini. Selambat-lambatnya tahun ajaran baru mendatang, tahun 2015, persoalan ini sudah tuntas dan dapat dilaksanakan diseluruh sekolah di Indonesia. "Karena ini selaras dengan nama Kabinet yakni Kabinet Kerja dan mengusung gagasan Revolusi Mental,” tegas Khairul Sakti Lubis.

Meski begitu, alumni Universitas Negeri Medan ini mengakui, secara substansi Kurikulum 2013 memiliki banyak kelebihan dibanding Kurikulum 2006 atau yang dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Misalnya, Kurikulum 2006 lebih dominan pada aspek pengetahuan, sedangkan Kurikulum 2013 lebih menggunakan penilaian yang bersifat otentik, yaitu mengukur semua kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil.

Selain itu, Bimbingan Konseling (BK) pada Kurikulum 2006 hanya untuk menyelesaikan masalah siswa, sedangkan BK pada Kurikulum 2013 lebih menekankan kepada pengembangan potensi siswa. "Dan beberapa perbedaan lain yang lebih menonjolkan kelebihan pada Kurikulum 2013," tandasnya. [zul]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kodam XII/Tanjungpura Geser Pasukan Atasi Karhutla ke Selatan Kalbar

Sabtu, 19 September 2026 | 05:09

Ketika Politik Uang Dianggap Wajar

Sabtu, 19 September 2026 | 04:45

Profesor Webster University: Pimpinan Negara Barat Harus Contoh Prabowonomics

Sabtu, 19 September 2026 | 04:16

Ekosistem Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil Terus Diperkuat

Sabtu, 19 September 2026 | 03:45

Fapet IPB University Hasilkan Inovasi Songsong Komersialisasi Ayam Lokal

Sabtu, 19 September 2026 | 03:13

Kejati Sumut Didesak Usut Tuntas Kasus Lahan Tol Medan-Binjai

Sabtu, 19 September 2026 | 02:45

Ketika Polemik Ijazah Berubah jadi Komoditas Politik

Sabtu, 19 September 2026 | 02:17

Tim Hukum UIN Jakarta Datangi Kejati Banten Usut Korupsi Eks Rektor

Sabtu, 19 September 2026 | 01:50

Humanika Harus Bantu Presiden Bawa Keluar RI dari Middle Income Trap

Sabtu, 19 September 2026 | 01:26

Konstruksi Waktu Dugaan TPPU dan Pemerasan Kasus Febrie Tidak Sinkron

Sabtu, 19 September 2026 | 01:02

Selengkapnya