Pemimpin negara dinilai tidak memiliki keberanian dalam mewujudkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan budaya bermartabat. Pasalnya, pemimpin negara tersebut bermental budak.
Demikian ditegaskan pengamat politik Yudi Latif dalam dialog ‘Trisakti’ bersama Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman dan pengamat ekonomi UI, Sony B Heri Rahmadi di gedung DPR, Senin (8/12).
"Trisaksi gagal diwujudkan akibat pemimpin negara bermental budak," kata Yudi.
Dia berharap dalam mewujudkan Trisakti itu bisa diwujudkan Presiden Jokowi. Apalagi Jokowi kerap mendengungkan revolusi mental.
"Hanya saja revolusi mental itu seolah kandas di tangan Jokowi sendiri, ketika dalam pembentukan kabinet. Di mana banyak kekuatan di luar Jokowi dan orang-orang yang tidak berdarah-darah dan juga pemodal ternyata mampu menentukan susunan kabinet,†tegas Yudi Latif.
Dalam perkembangannya saat ini, lanjut Yudi Latif, kalau mau membandingkan dengan presiden sebelumnya yakni SBY adalah presiden yang sulit mengambil keputusan dan sebaliknya Jokowi adalah presiden yang cepat mengambil keputusan.
"Jokowi sebagai eksekutor yang baik, tapi apakah hal itu sudah melalui pengetahuan yang benar? Seperti kenaikan harga BBM, penenggelaman kapal ikan, larangan menteri hadir ke DPR dan lain-lain?†tanya Yudi Latif.
Kenaikan harga BBM misalnya dilakukan ketika harga BBM dunia mengalami penurunan signifikan, yaitu dari 105 dollar AS/barel menjadi 80-an dollar AS/barel.
"Ada apa sebenarnya dibalik semua ini? Adakah ritel-ritel asing yang mengambil keuntungan dengan mencabut subsidi itu? Sebab, menaikkan harga BBM yang sedang turun, berarti kini rakyat yang mensubsidi negara. Penenggelaman kapal jangan sampai hanya hangat-hangat tahi ayam, juga kapal ikan beneran bukan perahu milik masyarakat pedalamaan atau stateless,†katanya.
Sejauh itu Jokowi sebagai mantan Walikota Solo, terus menjadi gubernur satu setengah tahun, menurut Yudi Latif jam terbang politiknya tentu belum cukup di Jakarta.
"Jangan-jangan sekarang pun Jokowi tidak tahu kalau ada orang di sekitarnya sebagai pencoleng uang negara. Bahwa demokrasi itu harus diperjuangkan secara kolektif, bukan individualistik, dan instrumennya adalah parpol. Bukan kerumunan kelompok fasis, dan bukan pula berdasarkan suara yang berserakan di jalanan,†tambahnya.
Karena itu kata Yudi Latif, membangun demokrasi itu tidak bisa didekte oleh kekuatan modal apalagi asing, di mana mereka ini juga tidak bisa mengambil-alih kekuatan politik. Untuk itu pula Presiden dan pendukungnya tak boleh takut dengan interpelasi atau impeachment DPR RI, mengingat prosesnya sangat sulit.
"Yaitu harus disetujui oleh 2/3 anggota MPR RI, lalu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dan dikembalikan ke MPR RI minimal harus diputus berdasarkan kehadiran MPR RI 50 persen plus satu,†ujarnya.
Artinya, Yudi Latif menambahkan, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) jangan terlalu ketakutan dengan manuver Koalisi Merah Putih (KMP), apalagi sampai mengubah tatanan demokrasi itu sendiri. Seperti harus merevisi UU MD3 (MPR,DPR,DPD dan DPRD) hanya untuk mengakomodir 16 kursi di komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) untuk KIH, dan sebagainya.
"Kalau tarik-menarik ini terus berlangsung, maka berbahaya bagi demokrasi itu sendiri dan rakyat bisa melakukan parlemen jalanan. Sebab itu, saya setuju kalau MPR RI akan menjadi lembaga tertinggi negara,†katanya.
[zul]
