Deputi Bidang Statistik DistriÂbusi dan Jasa Badan Pusat StaÂtistik (BPS) Sasmito Hadi WiboÂwo mengatakan, dampak pengÂhapusan beras untuk rakyat misÂkin (raskin) akan berimbas pada kelangkaan beras di pasar. AkhirÂnya, kata dia, inflasi akan tinggi.
Jika Raskin hilang, bisa diÂperkirakan penyediaan beras di masyarakat berkurang sepuluh persen. Karena beras termasuk komoditas yang mendekati in-elastis, maka hilangnya raskin sangat berpengaruh pada harga beras umum,†ujarnya, kemarin.
Menurut dia, inflasi yang cuÂkup tinggi pernah terjadi pada 2010 ketika ada keterlambatan penyaluran raskin selama dua buÂlan. Karakteristik inflasi di IndoÂnesia masih cenderung berÂgejoÂlak, terutama dipengaruhi oleh sisi suplai terkait dengan gangÂguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah.
Sasmito mengungkapkan, konÂsumsi raskin sejak 2003 lalu mencapai 10 persen dari total konsumsi beras nasional. Dengan komposisi tersebut, maka bisa dipastikan penghaÂpusan raskin akan mendongkrak inflasi, sehingÂga menyebabkan kejutan bagi perekonomian masyarakat.
Pengamat ekonomi dari UniÂversitas Indonesia Prof. Sulastri Surono menilai, rencana penghaÂpuÂsan raskin hanya akan mengÂuntungkan kalangan perÂbankan dan belum tentu bisa mengenÂtasÂkan sekitar 90 juta jiwa penÂduduk miskin yang selama ini terbantu kebutuhan pangannya oleh raskin.
Menurut dia, program
e-money hanya menguntungkan perbanÂkan. Anggaran subsidi pangan sebesar Rp 20 triliun itu bisa dikeÂlola perbankan. Ada perpuÂtaran uang di sana, dan jelas perbankan sangat diuntungkan. Tapi bisa nggak
e-money ini mengentaskan rakyat miskin? Saya ragu. Tetapi dengan program Raskin selama ini, sudah jelas bisa menjamin kebutuhan pangan masyarakat terjamin,†tandasnya.
Ia juga mengungkapkan, berÂbagai kendala penerapan
e-money yang tidak hanya merepotkan pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga bisa meresahkan maÂsyarakat. Kalau pun
e-money ini hanya dikhususkan untuk memÂbeli beras, tempat membeÂlinya di mana? Apa di desa-desa terpencil bisa nyampe? Di India toko peÂmerintah sampai ke desa pelosok juga ada. Di Indonesia, dengan daerah kepulauan bakal banyak kendala,†paparnya.
Lebih lanjut dia mengungÂkapÂkan, pemerintah sepertinya ingin meniru program kupon maÂkanan yang diberikan secara cuma-cuma di Amerika. Di mana warga diberi kartu dan bisa membeli susu, kacang, telur dan bahan makanan lain dengan disubsidi pemerintah.
Tetapi di Amerika, infraÂstukÂturÂnya telah siap tersedia. Kalau kupon makanan memÂberi subsidi pangan bagi warganya. Kalau rasÂkin kan memberi subsidi buat warÂga miskin, sekaligus menjaga staÂbilitas harga pangan dan memÂbantu penjualan beras petani juga yang dilakukan oleh Bulog,†paparnya.
Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia Arif Satria mengatakan, penghapusan program raskin akan menggangÂgu ketahan pangan nasional. Pasalnya, program raskin merupaÂkan amanah pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 18/2012.
Ini akan berdampak terhadap menurunnya pendapatan 14 juta rumah tangga petani padi di IndoÂnesia dan target pencapaian swaÂsembada beras 2017 sulit tercapai sehingga akhirnya akan menurunÂkan kesejahteraan petaÂni,†katanya.
Menurut Arif, yang diperlukan terkait progam raskin adalah perÂbaikan yang komprehensif yang meliputi aspek data sasaran keÂluarga dan kualitas. Lalu, perbaiki juga administrasi, manaÂjemen stok, dan distribusi untuk memÂberikan pelayan yang baik kepada masyarakat miskin. ***
