Berita

Pertahanan

Kriteria Calon KSAU harus Sudah Terbukti Berprestasi dan Bertalenta

MINGGU, 07 DESEMBER 2014 | 18:29 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Track record dan prestasi yang menonjol harus menjadi kriteria utama dalam menentukan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) mendatang. Presiden Joko Widodo jangan hanya mengandalkan jenjang karir dan kedekatan dengan para senior sosok yang akan menggantikan Marsekal Ida Bagus Putu Dunia tersebut.

"Demi visi kemaritiman Indonesia, Presiden Jokowi harus memilih KSAU dengan talenta dan prestasi hebat," jelas peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Politik Global, Ahmad Syatibi, (Minggu, 7/12).

Menurutnya, Jokowi harus memperhatikan rekam jejak dan prestasi calon KSAU. Makanya, Wanjakti harus berani telusuri rekam jejak, termasuk soal harta kekayaan para kandidat tersebut biar clear dan clean, tidak boleh ada calon yang bermasalah.


"Jokowi adalah Presiden luar biasa, harus memilih KSAU yang luar biasa pula. KSAU mendatang harus jenderal luar biasa, bukan jenderal yang biasa-biasa saja," tegasnya.

Belakangan ini beredar nama-nama yang digadang-gadang menduduki jabatan KSAU. Pertama, Wakil KSAU, Marsekal Madya Bagus Puruhito. Kedua Irjen Kemenhan, Marsekal Madya Ismono Wijayanto. Ketiga, Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas), Marsda TNI Hadiyan Suminta Atmadja.

"Saya rasa AU kedepan harus dipimpin orang yang bersih dari kepentingan politik rezim sebelumnya," kata Ahmad seraya menambahkan bahwa ini untuk memaksimalkan kinerja Angkatan Udara gar semakin memperkuat visi kemaritiman Presiden Jokowi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya