Pemerintah Harus Terbuka Soal Diskon Sonangol

Pemerintah diminta dapat menjelaskan soal rencana pembelian minyak dari Sonangol EP yang mendapat diskon 15 dolar AS per barel.

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengatakan, perlu dibuka perjanjian ataun MoU antara kedua belah pihak ke depan publik. Di mana, status diskon itu pada akhirnya harus dinegosiasikan ulang antara Sonangol dengan Pertamina.

"Memang harus dibuka dulu MoU antara pemerintah RI dengan pemerintah Angola. Apakah memang dalam perjanjian itu, apapun namanya, memang ada pernyataan tentang diskon 15 dolar dari harga pasar," jelas Ichsanuddin usai mengisi diskusi bertajuk 'Membedah Kebijakan Ekonomi-Politik Pemerintah Jokowi-JK', yang digelar Fastnewsindonesia.com di Hotel Atlet Century, Jakarta, Jumat malam (5/12).

Dia menjelaskan, jika biaya pokok produksi dalam mengambil minyak dalam perut bumi di atas 90 dolar, maka Angola akan keberatan dengan posisi diskon 15 dolar per barel. Sehingga perlu adanya kejelasan sebelum perjanjian itu disepakati, tentang diskon yang telah menjadi wacana.

"Dan dia (Angola) akan bicara pasti tidak 15 dolar, karena itu besar sekali," ungkapnya.

Untuk itu, Noorsy mengimbau agar pemerintah terbuka mengenai perjanjian pokok antara pemerintah dengan Angola terkait impor minyak mentah. Selain itu dia menyarankan agar melibatkan DPR RI, hal ini guna meminimalisir adanya mekanisme transaksi terbuka yang mengarah pada penyelewengan baik anggaran maupun kewenangan.

"Nah, dari sana wajar saja kalau misalnya Komisi VII dan XI dilibatkan, dalam artian mengetahui apa isi perjanjian itu. Untuk menunjuk bahwa memang terjadi penghematan yang katanya Rp 11 triliun, tapi menurut hitung-hitungan saya cuma Rp 6 triliun," tegasnya. [why]