Berita

I Putu Sudiartana

Politik

Putu Sudiartana: Capim KPK Harus Bisa Independen

KAMIS, 04 DESEMBER 2014 | 10:05 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Anggota Komisi III DPR-RI dari Fraksi Demokrat I Putu Sudiartana meminta kepada calon pimpinan KPK agar menjaga marwah dan independensi KPK.

"Ada beberapa yang harus dirubah dan dipertahankan capim yang baru diantaranya soal sprindik yang sering bocor, dan juga indepensi KPK," tegas dia di Jakarta, Kamis (4/12).

Kemarin, Komisi III menggelar fit and proper test kepada dua calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.


Putu juga meminta semua elemen harus menghormati hasil keputusan Komisi III dalam penetapan capim pimpinan KPK yang baru. Tentunya capim baru dapat berkerja bersama-sama dengan pimpinan yang sudah ada, tak lain dalam hal pemberantasan korupsi.

"Semoga pemilihan capim baru bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan rakyat. Kita Komisi III akan terus mengawal kerja, kerja KPK untuk mengawal pemberantasan korupsi," tegas dia.

Politisi asal Bali ini menolak dengan anggapan pemilihan KPK terlalu dipaksakan lantaran kondisi DPR yang belum stabil. "Sesuai amanah Komisi III harus menetapkan pimpinan baru KPK," katanya singkat.

Putu kembali berharap mestinya semua elemen harus mendukung keberadaan KPK jangan sampai ada kekosongan pimpinan. "Pastinya hasil pimpinan baru yang dipilih di Komisi III bukan karena hasil golongan tertentu seperti yang dikatakan beberapa elemen, tapi mereka orang-orang terbaik bangsa yang ditugaskan untuk memberantas korupsi. Berikan kepercayaan untuk berkerja untuk bangsa dan negeri ini dalam hal menangani korupsi," tegas Putu.

Dalam hal itu pula Putu memberikan saran kepada KPK agar ke depan dalam mengambil keputusan dilakukan secara rasional bukan emosional." Dengan adanya pasal 21 ayat 5 sesuai dengan UU KPK No. 30, untuk pengambilan keputusan kolektif kolegian ini tujuannya kebersamaan di dalam meningkatkan status kasus penyidikan dengan terpenuhnya 2 unsur alat bukti. Sehingga kalau kolektif kolegian terjadi cek and balancing. Kalau tidak lengkap unsur pimpinan takutnya dikemudian hari kebijakan KPK di ajukan ke MK lagi," pungkasnya. [rus]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya