. Keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia belum memperlihatkan keseriusannya, dan hanya cek kosong belaka. Untuk itu, kawasan timur Indonesia harus mengisi kekosongan itu sehingga poros maritim dapat memberikan manfaat.
Hal itu terungkap dalam sarasehan 'Indonesia Sebagai Poros Maritim Berbasis Jalur Rempah' yang digelar Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon, Unika Atma Jaya Jakarta, Archipelago Solidarity Foundation dan Pusat Penelitian Laut Dalam-LIPI Ambon di Aula Rektorat Universitas Pattimura Ambon, Rabu (3/12).
Acara yang dibuka Rektor Unpatti, Prof. Dr. Thomas Pentury dan Direktur Archipelago Solidarity, Engelina Pattiasina ini menampilkan sejumlah pembicara seperti, Prof.Dr Mus Huliselan (Gurubesar Unpatti), Dr. Victor Nikijuluw (Dosen IPB/Dekan Ukrida Jakarta), Laksda (Purn) Soleman B Ponto, ST, SH, dan Tommy H. Purwaka, SH, LLM, PhD.
Engelina Pattiasina mengatakan, Indonesia tidak boleh serta merta mengikuti jalur sutera karena hal itu hanya menjadikan Indonesia unsur kecil dari sabuk ekonomi. Menurutnya, harus mengembangkan jalur rempah sebagai jalur maritim sendiri, sehingga menguntungkan Indonesia sebagai pemain utama.
"Sejak lahir, Indonesia sudah ada di poros maritim dunia, karena letaknya di antara dua benua dan dua lautan," tegasnya.
Secara khusus, kata Engleina, jalur rempah maritim harus menjadi terobosan bagi pengembangan kawasan timur. Dia mencontohkan, betapa terpuruknya kesehatan, pendidikan dan kemiskinan di Provinsi Maluku.
"Kita semua berharap, poros maritim menjadi harapan semua untuk melahirkan terobosan di kawasan timur. Tanpa terobosan, kawasan timur akan tetap tertinggal," ujarnya.
Rektor Thomas Pentury menuturkan, berdasarkan data empiris yang ada, Maluku membutuhkan pengembangan sumber daya manusia dan kelengkapan infrastruktur kelautan untuk menunjang gagasan poros maritim.
Selain itu, katanya, terjadi disparitas atau kesenjangan luar biasa baik dari sisi ekonomi, infrastruktur dan berbagai indikator ekonomi. Disparitas ini, katanya, bukan saja terjadi antarkawasan, tetapi juga antar daerah dalam satu provinsi.
"Maluku memiliki potensi baik dari ahli kelauatan, perikanan dan maritim, yang dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan poros maritim," ujarnya.
Sementara Victor Nikijuluw mengatakan, sejauh ini, poros maritim baru sebatas cek kosong, sehingga siapapun bisa mengisi kekosongan itu. Dia mengajak dan menantang, agar kawasan timur yang memiliki wilayah laut mengisi kekosongan ini.
Dia menambahkan, gagasan tol laut harus diintegrasikan dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI). Sebab, kalau tidak terintegrasi, maka akan ada kemungkinan tol laut yang tidak efektif.
"Saya kira, tol laut itu tidak bisa hanya satu atau dua arah, tetapi harus delapan penjuru mata angin. Begitu juga, Indonesia tidak boleh hanya fokus pada satu negara karena hal itu berpotensi menciptakan hegemoni secara ekonomi," katanya.
Victor juga mengingatkan, kontribusi bidang maritim sangat kecil (11,86 persen) jika dibandingkan dengan non maritim sebesar 88,14 persen. Begitu juga, bidang maritim di kawasan timur hanya berkontribusi sekitar 10 persen dari seluruh kontribusi maritim secara nasional. "Jadi, jangan menganggap kontribusi kawasan timur itu besar, karena datanya sangat kecil," tuturnya.
[rus]
