Romi PPP Tunjuk Kementerian Kehutanan yang Bertanggungjawab

. Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy, menunjuk Kementerian Kehutanan dalam masalah alih fungsi hutan, termasuk yang terjadi di Riau.

Pernyataan itu diutarakannya selepas diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau tahun 2014 ke Kementerian Kehutanan
(Kemenhut). Dalam kasus itu Gubernur Riau nonaktif Annas Ma'amun dan pengusaha Gulat Manurung sudah jadi tersangka.

"Kalau mekanismenya karena ini merupakan alih fungsi yang sifatnya parsial ya kepada Kemenhut," terang Romi, sapaannya di tangga depan lobi Kantor KPK Jakarta, Rabu (3/12).

"Kalau mekanismenya karena ini merupakan alih fungsi yang sifatnya parsial ya kepada Kemenhut," terang Romi, sapaannya di tangga depan lobi Kantor KPK Jakarta, Rabu (3/12).

Romi menjelaskan, dalam perubahan kawasan hutan itu ada dua jenis, yautu peruntukan  dan perubahan fungsi. Perubahan fungsi itu murni kewenangan Menteri Kehutanan karena memang DPR tidak miliki kewenangan. Dan itulah yang terjadi di Riau.

"Kemudian perubahan peruntukan itu terbagi dua. Satu disebut perubahan non DCLS yaitu dampak penting cakupan luas dan strategis. Yang satu DPCLS yang ini hanya meliputi 0,1 persen dari total luas yang diajukan dan memang belum sempat dibahas di DPR," sambung mantan Ketua Komisi IV DPR ini menjelaskan.

Pada bagian akhir, Romi menerangkan bahwa dirinya sama sekali tak mengenal ataupun pernah bertemu dengan Annas.

Romi sebelumnya merupakan anggota DPR periode tahun 2009-2014 sendiri telah memenuhi panggilan KPK. Dia tiba di markas Abraham Samad Cs sekita pukul 07.30 WIB. Romi yang memakai kemeja itu sudah berada di ruang tunggu lobi Gedung KPK.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan dua orang tersangka. Keduanya yakni, Annas dan Gulat. [ysa]