Pemerintah Kecele, Sudah Buka Impor Tapi Tak Bisa Tekan Harga Daging Di Lapangan

Pemerintah dianggap tidak mempunyai perencanaan yang baik untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri. Akhirnya, meski sudah membuka impor selebar-lebarnya harga daging tetap mahal.

Anggota Komisi IV DPR Firman Subagyo menganggap pemerintah gagal mengen­dalikan harga daging. Meski su­dah menggunakan sistem impor daging yang berdasarkan re­ferensi harga, tapi di lapangan har­ga daging masih tinggi.

Impor akan tetap dibuka se­lama harga dagingnya masih di atas harga yang ditetapkan. Tu­juan pemerintah dengan ma­suk­nya daging impor bisa menekan harga,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, kata Firman, sistem itu juga gagal seperti sistem kuota yang sebelumnya diterap­kan pemerintah. Harga daging masih tinggi meski impornya dibuka.

Menurut politisi Partai Golkar itu, yang harus dilakukan peme­rintah adalah menghitung ke­butuhan daging dalam negeri, berapa yang bisa disuplai dalam negeri dan kekuranganya diimpor.

Sistem kuota yang lama juga harus diperbaiki dan disempur­nakan. Datanya harus dihitung kembali supaya tidak salah yang menyebabkan lonjakan harga.

Firman khawatir dengan sistem referensi harga untuk patokan impor daging. Kebijakan itu justru akan membunuh peternak lokal dan target swasembada daging sulit tercapai.

”Saat ini semuanya dibuat abu-abu. Selain itu, data Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian berbeda,” jelasnya.

Kementerian Pertanian (Ke­mentan) mengusulkan kepada Ke­menterian Perdagangan (Ke­mendag) agar acuan impor da­ging sapi dikembalikan pada jumlah kebutuhan, bukan lagi ber­dasarkan referensi harga.

Dirjen Peternakan dan Kese­hatan Hewan Kementerian Perta­nian (Ke­mentan) Syukur Iwantoro menga­takan, pada Oktober lalu ada kele­bihan pasokan daging sapi. Surplus terjadi karena dari total kebutuhan daging sapi nasional 46 ribu ton dan yang masuk ke dalam negeri mencapai 180 ribu ton.

Artinya, ada selisih sekitar 134 ribu ton daging sapi impor. De­ngan alasan ini pihaknya me­ngusulkan agar acuan impor daging dikembalikan pada sistem kebutuhan dalam negeri.

Dengan referensi harga, daging sapi tidak langsung mu­rah. Masih mahal juga,” ujarnya.

Syukur khawatir, jika tetap menggunakan referensi harga, daging sapi impor justru mengalir ke pasar ritel. Tapi harga tetap mahal.

Karena itu, dia curiga, kele­bihan daging sapi impor yang ke­butuhannya untuk industri hotel, restoran dan katering merembes ke pasar ritel. Padahal, impor da­ging sapi hanya boleh ditujukan untuk hotel, restoran dan kafe (ho­reka), bukannya pasar tradi­sional. Sebab itu, diperlukan pe­ngawasan secara konsisten, ke mana impor daging sapi menga­lir. Apalagi harganya tidak kunjung turun.

Kementan sebelumnya mengu­sulkan importasi sapi dan daging sapi tahun 2015 dikoreksi. Ber­dasarkan perhitungan Kementan, idealnya importasi sapi dan daging sapi hanya berada di kisa­ran 45.300 ton. Dengan per­hitu­ngan itu, impor hanya akan men­capai sekitar 10 persen dari total kebutuhan daging sapi yang men­capai 450.000 ton.

Syukur mengatakan, suplai sapi domestik sudah dapat memenuhi hingga 90 persen. Ini hasil dari perbaikan, seperti Rumah Potong Hewan (RPH) serta pembenahan jalur distribusi sentra produksi dan konsumsi. ***