Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan laju inflasi tahunan 2015 akan berada pada kisaran 5,0-6,0 persen atau lebih tinggi dari asumsi pemeÂrintah dalam APBN sebesar 4,4 persen.
Dampak kenaikan harga BBM masih terasa hingga triwuÂlan satu tahun depan, terÂutama karena adanya penyeÂsuaian harga di barang indusÂtri,†kata Direktur Indef Enny Sri Hartati.
Menurut dia, inflasi juga diakibatkan rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL), gangÂguan pada musim hujan yang bisa mengancam produksi serta distribusi bahan komoditas pangan serta faktor musiman seperti Hari Raya Lebaran, Natal dan Tahun Baru.
Enny mengatakan, problem inflasi bukan pada
demand tapi suplai pasokan bahan kebutuÂhan pokok. Kalau pemerintah puÂnya
buffer stock, ini bisa menÂjadi instrumen pengenÂdalian harga apalagi cuaca masih menjadi ancaman besar.
Terkait nilai tukar, Indef memprediksi berada pada kisaran Rp 11.850-12.250 per dolar AS, atau tidak jauh dari asumsi pemerintah dalam APBN 2015 sebesar Rp 11.900 per dolar AS. Ini sebagai antisipasi kenaikan suku bunga
The Fed.Untuk tingkat pengangguran terbuka, Indef memperkirakan akan berada pada tingkat 6,0 persen, karena meski dari tahun ke tahun mengalami penurunan namun tidak sepadan dengan capaian pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan tingkat kemiskiÂnan pada 2015 diperkirakan 11,5 persen. Meski pemerintah telah memberikan bantuan kompenÂsasi kenaikan harga BBM melalui tiga kartu sakti, angka kemisÂkinan masih sedikit meningkat.
Untuk pengangguran dan kemiskinan kita pesimis karena meski telah diberikan kompenÂsasi tapi masalah penurunan daya beli tidak selesai dengan karÂtu sakti,†terang Enny.
Sementara Badan Pusat StaÂtistik (BPS) melakukan peruÂbaÂhan tahun dasar dalam pengÂhitungan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari yang sebeÂlumnya mengacu pada
System of National Accounts 2008 (SNA 2008) menjadi SNA 2010.
Hal ini seiring dengan pergeÂseran struktur ekonomi dalam 10 tahun terakhir, baik sisi global maupun domestik. IndoÂnesia harus menyesuaikan data PDB menjadi terkini hingga bisa lebih akurat diperbanÂdingkan secara internasional.
Pergeseran struktur ekoÂnomi harus ada perubahan daÂlam perhitungan tahun dasar PDB,†ungkap Deputi Neraca dan Analisis Statistik BPS Suhariyanto. ***
