Berita

yusril ihza mahendra

Prof. Yusril: Sebaiknya Jokowi Punya Juru Bicara

SENIN, 01 DESEMBER 2014 | 02:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ucapan Presiden adalah "sabdo pandito ratu" atau ucapan seseorang yang bijaksana, mumpuni dan dihormati. Karena itu Presiden harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi.

"Kalau itu terjadi, lama kelamaan kewibawaan Presiden akan terkikis dan akhirnya pupus," jelas mantan Menteri Sekretaris Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendera dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Senin, 1/12).

Karena itu dia menyarankan Presiden Joko Widodo mengangkat seorang juru bicara agar komunikasi publik pemerintahan berjalan lancar, penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur. Jubir itu bisa Mensesneg atau Menteri Komunikasi dan Informatika.


"Setiap selesai sidang kabinet, paripurna maupun terbatas, atau setiap presiden selesai terima tamu penting harus ada penjelasan ke publik," jelasnya.

Menurutnya, sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi berubah. Tidak masalah ada perubahan, asal perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebab musababnya.

"Rakyat akan maklum setelah dijelaskan. Yang menjelaskan itu bisa Presiden langsung atau Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur," ungkap dia.

Bahkan, bagi Yusril, sehabis sidang kabinet, jika perlu Pemerintah membayar waktu siaran TV swasta, kira-kira setengah jam untuk menjelaskan isi rapat Kabinet. Agar rakyat tahu apa yang dikerjakan dan direncanakan pemerintah dan dalam rangka menjamin keakuratan informasi.

"Dalam memberi penjelasan pemerintah harus bersikap lugas, jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan bahasa tidak jelas. Pemerintah yang jujur dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat dan bertahan lama," tandasnya.

Pakar hukum tata negara ini menambahkan, usulannya tersebut sudah pernah ia sampaikan secara lisan kepada Presiden Jokowi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya