Berita

yusril ihza mahendra

Prof. Yusril: Sebaiknya Jokowi Punya Juru Bicara

SENIN, 01 DESEMBER 2014 | 02:43 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ucapan Presiden adalah "sabdo pandito ratu" atau ucapan seseorang yang bijaksana, mumpuni dan dihormati. Karena itu Presiden harus konsisten dengan ucapannya. Jangan mencla mencle, hari ini ngomong lain, besok lain lagi.

"Kalau itu terjadi, lama kelamaan kewibawaan Presiden akan terkikis dan akhirnya pupus," jelas mantan Menteri Sekretaris Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendera dalam pesan singkat yang diterima RMOL (Senin, 1/12).

Karena itu dia menyarankan Presiden Joko Widodo mengangkat seorang juru bicara agar komunikasi publik pemerintahan berjalan lancar, penjelasan pemerintah satu dan tidak simpang siur. Jubir itu bisa Mensesneg atau Menteri Komunikasi dan Informatika.


"Setiap selesai sidang kabinet, paripurna maupun terbatas, atau setiap presiden selesai terima tamu penting harus ada penjelasan ke publik," jelasnya.

Menurutnya, sikap dan kebijakan presiden yang sudah diucapkan atau diputuskan bisa saja berubah karena situasi berubah. Tidak masalah ada perubahan, asal perubahan sikap dan keputusan itu dijelaskan sebab musababnya.

"Rakyat akan maklum setelah dijelaskan. Yang menjelaskan itu bisa Presiden langsung atau Mensesneg atau Menkominfo agar tidak simpang siur," ungkap dia.

Bahkan, bagi Yusril, sehabis sidang kabinet, jika perlu Pemerintah membayar waktu siaran TV swasta, kira-kira setengah jam untuk menjelaskan isi rapat Kabinet. Agar rakyat tahu apa yang dikerjakan dan direncanakan pemerintah dan dalam rangka menjamin keakuratan informasi.

"Dalam memberi penjelasan pemerintah harus bersikap lugas, jangan menyembunyikan sesuatu apalagi menutup-nutupi kesalahan dengan bahasa tidak jelas. Pemerintah yang jujur dan konsisten dalam ucapan dan perbuatan akan dicintai rakyat dan bertahan lama," tandasnya.

Pakar hukum tata negara ini menambahkan, usulannya tersebut sudah pernah ia sampaikan secara lisan kepada Presiden Jokowi. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya